JAKARTA,iNewsSerpong.id - Pandemi covid-19 dan banyaknya proyek yang digarap membuat sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menanggung utang. Bahkan beberapa terancam bangkrut.
Dikutip dari IDXChannel yang merangkum beberapa pemberitaan BUMN yang memiliki utang yang besar, siapa saja? berikut daftarnya seperti dikutip Rabu (8/12/2021).
PT PLN (Persero)
Saat ini PLN tengah menanggung utang senilai Rp500 triliun. Perseroan pun dituntut melakukan efisiensi berupa refocusing anggaran. Erick mencatat, refocusing diperlukan untuk mendukung sejumlah program perusahaan, misalnya, transisi fosil menjadi EBT hingga program transmisi kelistrikan.
Erick menyebut, pinjaman tersebut merupakan utang lancar (current liabilities). Meski begitu, pemegang saham meminta manajemen untuk menekan capital expenditure (capex) atau belanja modal sebesar 24 persen.
PT Garuda Indonesia Tbk
Maskapai kenamaan nasional, Garuda Indonesia mencatatkan utang sebesar USD 9,8 miliar atau setara Rp139 triliun. Utang tersebut disebabkan sejumlah faktor.
Erick Thohir memaparkan setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan utang emiten dengan kode saham GIAA mencapai Rp139 triliun. Pertama, biaya sewa pesawat (leasing cost) yang terlalu mahal. Tercatat, biaya sewa Garuda mencapai 26 persen atau tertinggi di dunia.
Kedua, adanya praktik korupsi. Hal ini pun diakui Erick. "Upaya restrukturisasi terus berjalan. Negosiasi utang-utang Garuda yang mencapai USD7,8 miliar karena leasing cost termahal yang mencapai 26% dan juga korupsi, lagi dinegosiasikan dengan para lessor," ujar Erick, diikutip Rabu (8/12/2021).
Ketiga, kesalahan bisnis. Pemegang saham juga mengakui adanya kesalahan bisnis Garuda Indonesia. Maskapai pelat merah itu dinilai tidak memaksimalkan ceruk pasar domestik yang potensial, di mana penerbangan di Tanah Air masih didominasi penumpang domestik. Tercatat, 78 persen penumpang menggunakan pesawat untuk bepergian antar pulau dengan estimasi perputaran uang mencapai Rp1.400 triliun
PT Krakatau Steel Tbk
Erick Thohir menduga adanya korupsi di internal Krakatau Steel atau KRAS. Sejak 2019 lalu KRAS tengah melakukan restrukturisasi utang senilai 2,2 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 31 triliun.
Erick memperkirakan utang masa lalu itu kemungkinan adanya tindakan korupsi. Kementerian BUMN pun akan menelusuri dugaan tindak kejahatan tersebut. Menurutnya, penegakan hukum bagi bisnis proses yang salah harus diperbaiki.
Tak hanya itu, dia juga memperkirakan perusahaan terancam bangkrut pada Desember 2021. Krakatau Steel diperkirakan bangkrut bila proses negosiasi dan restrukturisasi utang menemui jalan buntu alias gagal.
Holding Perkebunan Nusantara
Manajemen PT Perkebunan Nusantara atau PTPN III mengakui utang perseroan mencapai Rp45,3 triliun. Sumber utang berasal dari 23 bank sebesar Rp41,2 triliun dan sisanya dalam bentuk surat utang.
Meski begitu, pada April 2021 lalu, manajemen telah menyepakati restrukturisasi keuangan sebesar Rp41 triliun. Jumlah itu berasal dari 50 kreditur baik dalam dan luar negeri.
PT Waskita Karya Tbk
Progres restrukturisasi utang Waskita Karya atau WSKT mencapai Rp16,62 triliun dari total utang sebesar Rp20,42 triliun. Jumlah itu terdiri dari restrukturisasi utang empat anak usaha perseroan.
Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Soewardjono menyebut restrukturisasi utang untuk tiga anak usahanya telah selesai dilakukan. Sementara, satu lainnya ditargetkan selesai akhir tahun ini atau pada awal tahun 2022 mendatang.
Meski begitu, Destiawan nggan merinci masing-masing nilai restrukturisasi yang sudah dilakukan. Manajemen pun berharap proses restrukturisasi anak usaha bisa berjalan dengan baik.
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I tengah mengalami tekanan keuangan. Perkaranya, perseroan mencatatkan utang sebesar Rp35 triliun. Akibat utang tersebut, manajemen mengakui bila perseroan mengalami tekanan kinerja operasional dan finansial sepanjang pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga kini.
Meski begitu, manajemen tengah menyiapkan program restrukturisasi operasional dan finansial perusahaan yang diharapkan rampung pada Januari 2022 mendatang sehingga perusahaan dapat bangkit dalam beberapa waktu ke depan.
Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi menyebut, pihaknya akan melakukan upaya asset recycling, intensifikasi penagihan piutang, pengajuan restitusi pajak, efisiensi operasional seperti layanan bandara berbasis trafik, simplifikasi organisasi, penundaan program investasi serta mendorong anak usaha untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru (transformasi bisnis). (*)
Editor : Syahrir Rasyid
