TANGERANG RAYA, iNewsSerpong.id -- Tangerang Expo 2024 disorot kalangan aktivis sosial. Acara tahunan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai tidak tepat sasaran.
Salah satu yang disoalkan adalah penerapan sistem tiket berbayar dan pengelolaan oleh event organizer (EO), seperti kritik yang disampaikan aktivis sosial Saipul Basri, yang lebih dikenal dengan panggilan Bung Marcel.
Marcel menilai bahwa penggunaan APBD dalam kegiatan ini tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pendapatan UMKM Kurang
“Acara ini terkesan hanya menguntungkan satu pihak, EO sebagai pengelola. Bahkan, pelaku usaha dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dipungut biaya sesuai tarif yang ditentukan oleh EO,” ungkapnya, Jumat (13/12/2024).
Minimnya jumlah pengunjung akibat sistem tersebut berdampak negatif pada pendapatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berpartisipasi.
“Sistem tiket berbayar ini merugikan pelaku UMKM. Seharusnya, acara ini menjadi momen untuk mendorong UMKM, bukan malah mengurangi potensi penghasilan mereka,” tambah Marcel.
Marcel juga mempertanyakan tujuan Tangerang Expo yang seharusnya menjadi ajang memamerkan produk unggulan UMKM dan pelayanan OPD Kota Tangerang, justru dinilai menyimpang dari tujuan awalnya.
Ia mempertanyakan dasar hukum dan keuntungan dari kerja sama antara pemerintah dengan EO. “Mengapa acara yang diselenggarakan pemerintah untuk masyarakat harus berbayar? Apa keuntungan yang diperoleh pemerintah dari sistem ini?” tegasnya.
Ia berpendapat, pengelolaan acara oleh EO tidak seharusnya bergantung pada kegiatan pemerintah. Jika EO ingin mengadakan acara komersial, sebaiknya melakukannya secara terpisah tanpa memanfaatkan anggaran dan fasilitas pemerintah.
“Kegiatan ini seharusnya dikelola dengan baik, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan,” ungkap Marcel. (*)
Editor : Syahrir Rasyid
Artikel Terkait
