Stabilitas Bukan Senjata, Tapi Kepercayaan! Tokoh Kalbar: Wapres Harus Profesional. Tak Kontroversi

Vitrianda Hilba Siregar
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalbar, Prof. Dr. KH. M. Syarif. Foto: ist

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Di tengah hiruk-pikuk bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, suara dari Kalimantan Barat akhirnya muncul. Nadanya tegas.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalbar, Prof. Dr. KH. M. Syarif, menilai sosok paling tepat mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga 2029 bukanlah kader partai politik. Melainkan figur profesional non-parpol.

Bagi Prof. Syarif, ini bukan soal anti-partai. Ini soal memastikan kepentingan rakyat tidak lagi menjadi korban tawar-menawar politik segelintir elit.

"Pesan saya untuk semua rakyat. Kepentingan rakyat tidak harus jadi korban kepentingan sekelompok orang atau politik tertentu," tegas Prof. Syarif, Rabu (19/11/2026).

Prof. Syarif mengingatkan, mekanismenya sudah jelas di konstitusi. Presiden mengajukan dua nama, dan MPR yang menentukan serta memilihnya.

Masalahnya, Presiden punya kebutuhan yang tidak lepas dari berbagai kepentingan kelompok, terutama politik.

Jika Presiden memilih dari kalangan parpol, artinya pihak politik menghendaki itu. Bisa jadi ada beberapa hal yang sifatnya negotiable dengan pihak politik, misalnya soal koalisi dan lain-lain.

"Tapi risikonya yang pertama, kita multi partai, sedikit banyak mendatangkan kegoncangan internal politik, misalnya berupa distrust kepada Presiden. Dan kalau itu terjadi, artinya pemerintah takkan bebas dari kepentingan dan intervensi politik. Kalau begitu, tak ada bedanya," ujar Prof. Syarif.

Artinya, jika Wapres lahir dari negosiasi partai, pemerintah justru tidak akan pernah benar-benar bebas.

Prof. Syarif menjawab dengan dua syarat sederhana. Pertama, sosok itu harus profesional, tapi betul-betul punya kapasitas sebagai tangan kanan Presiden.

"Stabilitas itu tidak harus diukur dengan senjata. Stabilitas dibuat dengan trust atau kepercayaan kepada penguasa," tegasnya.

Kedua, sosok itu tidak kontroversi. Baik dari sisi politik, maupun agama.

"Profesional dan tidak kontroversial," katanya.

Dengan dua syarat itu, Prof. Syarif menegaskan sikapnya bahwa figur non-parpol lebih cocok untuk Wapres.

"Betul, figur non-parpol ini yang lebih cocok untuk Wapres," ujarnya.

Meski begitu, Prof. Syarif tidak naif. Ia jujur mengakui, di Indonesia tak mungkin ada satu jabatan, satu posisi yang benar-benar lepas dari pengaruh politik.

Lembaga yang katanya independen saja diusulkan oleh parlemen dan dinilai oleh parlemen. Padahal parlemen itu isinya orang-orang politik, yang mewakili kepentingan partai.

Karena itu, peringatannya keras, jangan sampai figur non-parpol itu hanya kamuflase, tapi nyatanya boneka kelompok politik tertentu.

Di sinilah Prof. Syarif membuka satu jalan tengah kalangan non parpol adalah pimpinan DPD RI sebagai representasi daerah atau masyarakat bawah.

Ia menyatakan setuju jika Presiden mempertimbangkan Wapres dari pimpinan DPD RI. Apalagi DPD adalah jembatan kepentingan pusat dan daerah.

"Ya kalau dari DPD dalam rangka benar-benar punya peran mewakili daerah, setuju. Karena selama ini DPD terkesan apalah, fungsinya kurang," pungkasnya.

Menurut Prof. Syarif, selama ini suara daerah kurang didengar pemerintah pusat. Jika Wapres berasal dari pimpinan DPD, ia membawa mandat daerah  bukan mandat partai.

Dilihat dari sisi politik, sosok dari DPD dapat menjaga stabilitas politik karena bukan dari parpol. Dan dari nama pimpinan DPD, tidak akan memunculkan matahari kembar.

"Kalau dikaitkan dengan hal untuk menjaga stabilitas, untuk keutuhan koalisi, ini lebih cocok. Walaupun sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar lepas dari campur tangan politik," jelas Rektor IAIN Pontianak 2 periode tersebut.

Pimpinan DPD RI periode 2024-2029 saat ini dipimpin oleh empat orang. Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin,  GKR Hemas, Yorrys Raweyai Tamsil Linrung masing sebagai wakil ketua.

Nama Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, bahkan sudah mulai diperbincangkan sebagai salah satu figur alternatif Wapres. Ia pernah menjabat Wakil Gubernur Bengkulu 2013-2015, anggota DPD RI, Wakil Ketua DPD RI 2019-2024, hingga dipercaya menjadi Ketua DPD RI periode 2024-2029.

Sementara itu dari sisi partai koalisi muncul nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai kandidat kuat.  

Editor : Vitrianda Hilba Siregar

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network