Puspoll Indonesia Nilai Kasus Anak Buah Sri Mulyani Bisa Turunkan Kepercayaan Wajib Pajak

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Tak pernah terbayangkan, kasus anak buah Sri Mulyani bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo. Demikian penilaian dari Lembaga riset dan konsultasi politik Puspoll Indonesia.

Bisa membuat wajib pajak menjadi malas saat akan lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Selain itu, mereka juga bisa menjadi ragu untuk membayar pajak, bahkan di media sosial sudah ramai ajakan untuk boikot pajak.

"Kasus pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo dan anaknya Mario Dandy kini menjadi bola liar yang terus menggelinding. Bahkan netizen di media sosial kini menyerukan untuk boikot pajak," ungkap Manager Pogram Riset Puspoll Indonesia Luqmanul Hakim di Jakarta.

Aset dan Barang Mewah

Lembaga Survei Puspoll Indonesia menengarai sentimen negatif masyarakat terhadap pejabat pajak akan semakin besar. Para netizen saat ini membahas sejumlah aset dan barang mewah yang dimiliki keluarga pejabat pajak.

Dari pantauan Puspoll Indonesia, kasus koleksi barang mewah, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan aset -asetnya terus menjadi trending topik dalam tiga hari ini.

Luqman menyarankan agar Menkeu Sri Mulyani Indrawati secara terbuka menpublikasikan semua LHKPN anak buahnya secara jujur.

Dengan begitu publik bisa menanggapinya dan menberikan kritik atas gaya hidup mewah pejabat pajak.

Menkeu Sri Mulyani harus membentuk satuan pengawas untuk memantau LHKPN anak buahnya. Selain itu, menggandeng KPK dan PPATK untuk investigasi anak buahnya yang memiliki harta tak wajar.

“Kemenkeu harus tegas dan berani mengusut tuntas aliran dana terutama harta kekayaan yang tak wajar, apalagi ini bukan kasus yang pertama,” pungksnya.

Berdasarkan hasil survei terakhir Puspoll Indonesia pada Desember 2022, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah masih tinggi. Bahkan cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Kemampuan pemerintah mengelola krisis dampak pandemi Covid -19 bisa terlewati dengan baik. Begitu juga menjaga stabilitas perekonomian dan harga-harga sembako.

Luqman berharap, kasus anak buah Sri Mulyani tidak berdampak besar sebagaimana kasus Ferdy Sambo pada kasus lembaga kepolisian.

Menkeu harus cepat mengelola krisis kepercayaan ini agar tak berlarut dan kembali pulih sehingga wajib pajak proaktif membayar kewajibannya.(*)

Menkeu Sri Mulyani harus mengelola krisis kepercayaan wajib pajak dengan baik. (Foto : Ist)

Editor : Syahrir Rasyid