Kemenkeu Beri Insentif Fiskal Bagi Daerah yang Sukses Kendalikan Inflasi

 JAKARTA, iNews.Serpong.id — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan berupa insentif fiskal untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi. Insentif yang diberikan sebesar Rp 330 miliar untuk periode pertama dan kedua tahun 2023, sedangkan periode ketiga sebesar Rp 340 miliar. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, intensif fiskal untuk pemerintah daerah hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Intensif Rp 330 miliar itu satu kali penghargaan. “Kita kasih tiga kali penghargaan, jadi Rp 1 triliun,” ujarnya dalam acara Penyerahan Insentif Fiskal dalam Pengendalian Inflasi Daerah, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Senin (31/07/2023).

Jumlah daerah penerima alokasi adalah 33 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, 24 kabupaten untuk periode pertama dan kedua. Periode ketiga diberikan kepada 34 daerah yang terdiri atas 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten. Indikator penilaian dilihat dari upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi.

Menkeu menegaskan, insentif fiskal harus digunakan langsung untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Insentif fiskal tidak boleh digunakan untuk menambah gaji, penghasilan, honorarium, dan berbagai perjalanan dinas.

“Pakailah langsung yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari mulai bantuan modal, bantuan sosial, bantuan bibit, subsidi bunga untuk masyarakat UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah], pemberian beasiswa, kegiatan masyarakat yang memberikan manfaat pada masyarakat miskin. Saya akan sangat mendorong supaya ini menjadi salah satu perhatian,” katanya, dilansir dari laman setkab.go.id.

Secara keseluruhan, insentif fiskal tahun anggaran 2023 sebesar Rp 8 triliun yang dibagi menjadi 2 bagian. Sebanyak Rp 4 triliun diberikan atas kinerja tahun 2022 yang terdiri atas Rp 3 triliun untuk daerah berkinerja baik dan Rp 1 triliun untuk daerah tertinggal yang berkinerja baik.

Selain itu, Rp 4 triliun diberikan atas kinerja tahun 2023 yang terdiri atas Rp 1 triliun untuk kinerja pengendalian inflasi dan Rp 3 triliun untuk kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti penurunan stunting, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi, dan percepatan belanja daerah.

Menkeu berpesan kepada seluruh pemda untuk bersama-sama terus menjaga inflasi. Upaya menstabilkan harga dan menjaga inflasi tetap rendah sangat berharga bagi masyarakat.

“Itu mempengaruhi kesejahteraan mereka, mempengaruhi pencapaian mereka untuk berbagai indikator pembangunan kesejahteraan, seperti kualitas sumber daya manusia kita dan juga dari sisi meningkatkan kepastian ekonomi,” ujarnya.

Insentif fiskal diberikan sebagai bentuk apresiasi dan upaya untuk memacu kinerja pemda. Pengalokasian insentif untuk pengendalian inflasi dilakukan beberapa kali ditujukan supaya peningkatan kinerja dapat terus dimonitor dan kinerjanya dapat langsung diapresiasi. Selain itu, penggunaannya bisa digunakan untuk pengendalian inflasi periode.

“Ini salah satu inovasi kebijakan di Indonesia yang luar biasa untuk negara sebesar kita. Ini saya terus ceritakan di berbagai forum internasional karena ini salah satu bentuk cara berorganisasi, cara mengurus negara yang tidak mudah, namun ternyata untuk Indonesia ini kita efektif dan berhasil,” ujarnya.

Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan jajarannya serta seluruh pemda yang terus berupaya dalam menjaga perekonomian Indonesia.

“Saya sangat menghargai dan sangat menghormati kepemimpinan Pak Tito dalam hal ini dan seluruh teman-teman Mendagri, dan juga Bapak Ibu sekalian di daerah yang luar biasa dampak dan peranannya terhadap kinerja perekonomian nasional. Semoga upaya kita betul-betul akan terwujud dalam bentuk kesejahteraan rakyat yang makin baik,” ucapnya. (*)

Editor : Burhan