Menteri Keuangan Sri Mulyani Ungkap Risiko Ketimpangan Pemulihan Ekonomi Global

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani ungkap risiko ketimpangan pemulihan ekonomi global.  

Sri Mulyani mengatakan munculnya peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron yang melanda berbagai negara termasuk Indonesia semakin meningkatkan ketidakpastian ekonomi global.

Baca Juga

PPN Naik Jadi 12 Persen Tahun Depan? Sri Mulyani Beri Sinyal

Hal tersebut disampaikan dalam pidato pembukaan pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) dalam rangkaian forum G20 yang diselenggarakan hari ini.

"Varian Omicron mendorong peningkatan ketidakpastian ekonomi global. Seperti juga varian sebelumnya yang mempengaruhi setiap negara di waktu yang berbeda," kata Sri Mulyani saat membuka 1st FMCBG G20, Kamis (17/2/2022).

Menurut dia tidak meratanya distribusi vaksin menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi global. Sebab itu, mengarahkan vaksin ke tempat yang paling membutuhkan sangat penting agar pemulihan ekonomi bisa berjalan bersama.

Baca Juga

Sri Mulyani Kenalkan Langsung Tommy Djiwandono, In Charge Sinkronisasi Keuangan dan Calon Menkeu?

"Pemulihan ekonomi yang tidak merata ini menimbulkan berbagai risiko. Seperti risiko inflasi menjadi condong ke atas didorong gangguan rantai pasok. Belum lagi terkait tekanan upah, pasar tenaga kerja yang belum pulih hingga melonjaknya harga energi," kata dia.

Dia mengatakan pemulihan ekonomi global yang tidak merata menyebabkan inflasi global terus meningkat akan berpengaruh tehadap tingginya harga pangan dunia termasuk Indonesia. Meskipun inflasi jangka panjang relatif terkendali akan tetapi perlu dipantau dengan ketat.

"Ini perlu dipantau secara ketat untuk menghindari risiko inflasi yang lepas kendali," kata dia. Tidak hanya itu, tidak meratanya pemulihan ekonomi global akan menciptakan kondisi keuangan global yang lebih ketat. Risiko lainnya yang muncul yakni mulai terbatasnya ruang fiskal untuk mendorong perekonomian.

Baca Juga

Menkeu Sri Mulyani : Soal PPN Naik Jadi 12% itu Urusan Pemerintahan Baru

"Oleh karena itu, diperlukan kebijakan fiskal yang lebih terencana, lantaran kebijakan ekonomi makro domestik suatu negara juga dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi perekonomian lain dalam hal ini kebijakan normalisasi kebijakan bank sentral di negara maju," kata dia.(*)

Editor : A.R Bacho