Harga Bisa Turun 50 Persen, Tanah Negara di Perkotaan Bakal Dibangun Hunian Murah

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar tanah negara yang berada di perkotaan dibangun menjadi hunian murah. Demikian diungkapkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah.
Lahan tersebut, menurut Fahri Hamzah bahwa akan menjadi elemen subsidi dari pemerintah yang diberikan kepada pengembang untuk membangun rumah.
Fahri menyatakan bahwa dengan memanfaatkan tanah negara, harga hunian di perkotaan bisa turun hingga 50 persen dari harga sebelumnya.
"Jadi, salah satu kebijakan presiden yang secara langsung diinstruksikan adalah pemanfaatan tanah negara di kota. Kami minta pengembang untuk membangun rumah di lahan tersebut," ucap Fahri dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan Bersama Kemendagri, pada Selasa (29/4/2025).
Fahri menambahkan terkait skema harga, pemerintah akan menghitung biaya konstruksi yang diperlukan oleh pengembang, ditambah keuntungan, dan dikurangi dengan harga tanah milik pemerintah sebagai bentuk subsidi.
"Kita hitung harga tanah, di mana tanah tersebut akan menjadi elemen subsidi dari negara. Setelah tanah bersih, kita akan menghitung berapa biayanya dan ditambah keuntungannya, sehingga dapat diputuskan kira-kira harga rumah yang bisa ditawarkan," katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa salah satu penyebab kemacetan di kota-kota besar adalah banyaknya pekerja yang keluar masuk kota pada hari kerja. Hal ini terjadi karena masyarakat kesulitan mendapatkan hunian di perkotaan akibat harga yang lebih mahal.
"Jika kita memanfaatkan tanah negara di perkotaan untuk pembangunan rumah, harga hunian bisa turun hingga 50 persen, karena harga tanah di perkotaan menyumbang sekitar 40 persen dari total harga rumah," tuturnya.
Menurut Fahri, pertumbuhan keluarga baru di tengah kenaikan harga tanah di perkotaan membuat banyak orang terpaksa mencari rumah di luar kota, yang mengakibatkan kemacetan karena mereka harus melintasi jalan menuju dan dari kota setiap hari.
Fahri juga melaporkan adanya potensi lahan untuk pembangunan perumahan yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti aset milik Badan Bank Tanah seluas 33.116 hektare, tanah terindikasi terlantar yang dicatat Kementerian ATR/BPN sebanyak 79.925 hektare, dan tanah kas desa seluas 17,49 juta hektare di seluruh Indonesia. (*)
Editor : Syahrir Rasyid