Soal Sekolah Swasta Gratis, Dewan Pendidikan Desak Pemkab Tangerang Jalankan Putusan MK

TANGERANG RAYA, iNewsSerpong.id – Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada bidang pendidikan.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait uji materi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Putusan tersebut membuka jalan bagi pembebasan biaya pendidikan di sekolah swasta untuk jenjang SD dan SMP.

“Melihat dari struktur APBD dan komitmen pendidikan yang ada, seharusnya pembebasan biaya pendidikan ini bisa segera direalisasikan,” ujar Sintia, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang, Rabu lalu.

Gagasan Sekolah Swasta Gratis

Menurut Sintia, gagasan mengenai sekolah gratis di sekolah swasta bukanlah hal baru. Kajian mendalam mengenai isu ini telah dilakukan sejak tahun lalu dan menjadi bagian dari rekomendasi resmi kepada Pemkab Tangerang.

Ia menyebut bahwa pemerintah daerah menunjukkan respons positif terhadap usulan tersebut, bahkan telah mencantumkannya dalam visi dan misi pembangunan daerah.

Riset ini, lanjutnya, dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan pendidikan yang ada di lapangan. “Banyak sekolah swasta yang terpaksa gulung tikar, pendaftaran di sekolah negeri melonjak, sementara daya tampung sangat terbatas.

Di sisi lain, masih ada persepsi bahwa sekolah negeri gratis sementara swasta biayanya tinggi, padahal pendidikan dasar adalah tanggung jawab negara,” jelasnya.

Putusan MK dinilai semakin mempertegas legalitas kebijakan pembebasan biaya pendidikan di sekolah swasta, dan menjadi dasar yang kuat untuk diterapkan di daerah.

Bagaimana Kapasitas APBD yang Kecil?

Meski demikian, Sintia mengakui bahwa pelaksanaan kebijakan ini akan menghadapi tantangan, terutama di daerah dengan anggaran terbatas.

Ia menyoroti dua isu utama yang perlu disiapkan solusinya:

“Pertama, bagaimana strategi bagi daerah dengan kapasitas APBD kecil? Kedua, bagaimana nasib sekolah swasta kelas atas yang memang sejak awal sudah memungut biaya tinggi? Apakah mereka wajib mengikuti kebijakan ini atau tetap bisa menetapkan biaya sendiri?” ujarnya.

Terkait kesiapan anggaran, Sintia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun, ia meyakini implementasi bisa dilakukan secara bertahap.

“Tidak bisa sekaligus, tetapi pelan-pelan dapat dijalankan sesuai kemampuan keuangan daerah. Sekarang kita memiliki dasar hukum yang kuat lewat putusan MK,” tegasnya.

Untuk memastikan program ini tepat sasaran, Dewan Pendidikan juga dilibatkan dalam proses seleksi dan pemantauan sekolah swasta yang akan mendapatkan subsidi pendidikan gratis. Keterlibatan ini diharapkan bisa memperkuat transparansi.

“Kami tergabung dalam tim pemantau dan verifikasi sekolah yang akan disasar. Harapannya, proses ini dapat terbuka dan dikawal oleh publik,” pungkas Sintia. (*)

Editor : Syahrir Rasyid