Utang Negara adalah Utang Kita

OPINI: Oleh  Syahrir Rasyid, Pimpinan Redaksi iNewsSerpong

SUARA Presiden Prabowo Subianto menggelegar di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025). Polemik soal utang proyek kereta cepat Whoosh seketika mereda.

Baca Juga

Mencatat Langkah Polri di Tahun Pertama Prabowo–Gibran: Mengawal Asta Cita, Menguatkan Negara

Sebagai kepala negara, Prabowo menegaskan siap menanggung penuh pembiayaan proyek Whoosh. “Saya tanggung jawab semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan,” tegasnya.

Prabowo meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan besarnya utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang kini sudah beroperasi. Ia mengaku telah mempelajari secara menyeluruh persoalan tersebut dan memastikan Indonesia mampu menanganinya.

Sumber pembiayaan utang itu, kata Prabowo, berasal dari pajak dan kekayaan negara. Karena itu, ia menuntut agar tidak ada lagi kebocoran dan praktik korupsi.

Baca Juga

Menteri Dipaksa Gunakan Maung, Prabowo Larang Pakai Mobil Mewah untuk Dinas

“Uang rakyat nggak boleh dicuri. Uang itu akan kita kembalikan untuk pelayanan rakyat,” tegasn

Presiden juga mengingatkan agar isu utang Whoosh tidak dijadikan bahan politik yang menimbulkan kecemasan publik. “Indonesia sanggup. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang lain,” ujarnya.

Antara Tanggung Jawab dan Transparansi

Ketegasan Presiden Prabowo patut diapresiasi. Namun, pertanyaan publik belum sepenuhnya terjawab: bagaimana dengan dugaan korupsi dan pembengkakan biaya (cost overrun) yang sedang diusut oleh KPK?

Baca Juga

Proyek Mobil Nasional Jeep Maung Diusulkan Masuk Daftar Proyek Strategis Nasional

Sebagai catatan, proyek kereta cepat Jakarta–Bandung menelan biaya sekitar US$ 7,2 miliar atau setara Rp 116 triliun.

Beban bunga tahunannya diperkirakan mencapai US$ 120,9 juta — sekitar Rp 1,7 hingga 2 triliun per tahun, belum termasuk cicilan pokok.

Angka itu jelas tidak kecil. Tak heran jika muncul kekhawatiran publik soal bagaimana utang sebesar itu akan dibayar. Terlebih, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan APBN tidak akan menanggung utang jumbo tersebut.

Utang Negara dalam Pandangan Islam

Baca Juga

Rumah untuk Keluarga Affan Kurniawan di Cileungsi Bogor, Pemberian dari Presiden Prabowo  

Dalam ajaran Islam, utang tidak dilarang — baik secara pribadi maupun dalam konteks negara. Namun syaratnya jelas: harus digunakan untuk kemaslahatan umat, bukan demi kemewahan atau kepentingan sesaat.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

“Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....”

Baca Juga

BREAKING NEWS Presiden Prabowo Datangi Rumah Duka Mendiang Affan Kurniawan

Ayat ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam berutang.

Jika urusan utang pribadi saja harus dicatat dan jujur, apalagi utang negara — yang menyangkut nasib jutaan rakyat — tentu harus dikelola dengan lebih amanah dan bertanggung jawab.

Jadi Belenggu Perekonomian

Utang boleh, tapi jangan jadi ketergantungan. Rasulullah SAW sendiri berdoa agar dilindungi dari lilitan utang, “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan dari utang.” (HR Bukhari)

Pesan ini sederhana tapi dalam -- utang boleh tapi jangan sampai menjadi ketergantungan. Sebab ketika suatu bangsa terlalu bergantung pada utang luar negeri, kemandirian ekonomi bisa tergadaikan.

Tujuan berutang yang semula untuk pembangunan, bisa berubah menjadi beban dan belenggu ekonomi bila tidak dikelola dengan jujur dan efisien.

Pada akhirnya, utang negara adalah utang kita semua. Bukan sekadar angka di laporan keuangan, melainkan beban moral dan spiritual yang harus dipikul oleh seluruh bangsa.

Selama dikelola dengan amanah dan transparan, utang bisa menjadi alat untuk kemajuan. Namun bila disalahgunakan, utang akan berubah menjadi beban lintas generasi. Ingat, utang negara adalah utang rakyat. (*)

Dugaan korupsi proyek kereta cepat kini ditelusuri KPK. (Foto: Ist)

Editor : Syahrir Rasyid