JAKARTA,iNewsSerpong.id – Keputusan Pemerintah Indonesia menutup keran ekspor batu bara selama Januari 2022, demi mengamankan pasokan domestik menuai protes sejumlah negara importir.
Tercatat sudah ada 3 negara yang teriak ke Pemerintah Indonesia agar larangan ekspor dihapuskan. Siapa saja negara tersebut? Berikut rangkumannya, ditulis Selasa (11/1/2022).
Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji meminta Menteri ESDM untuk mencabut larangan ekspor ini. Pasalnya, beberapa pembangkit listrik dan manufaktur Jepang masih mengandalkan pasokan batubara dari Indonesia sekitar 2 juta ton per bulan.
"Larangan ekspor yang tiba-tiba berdampak serius pada aktivitas ekonomi Jepang dan kehidupan sehari-hari kami. Kami membutuhkan listrik yang cukup di musim dingin. Oleh karenanya, saya meminta agar larangan ini dicabut untuk Jepang," ujarnya dalam dokumen resmi, dikutip Minggu (9/1/2022).
Dirinya menawarkan alternatif agar pemerintah Indonesia tetap membuka ekspor batubara jenis High Calorific Value (HCV). "Jepang kebanyakan mengimpor batubara HCV dibandingkan Low Calorific Value (LCV) yang digunakan pembangkit PLN," katanya.
Proses pengapalan batubara dari conveyor belt ke kapal tongkang (istimewa)
Negara selanjutnya ialah Korea Selatan. Menteri Perdagangan Korea Selatan, Yeo Han-koo menyampaikan langsung kepada Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi terkait kebijakan ini. "Menteri Perdagangan Yeo menyampaikan kekhawatiran pemerintah atas larangan ekspor batu bara Indonsia dan sangat meminta kerja sama dari pemerintah Indonesia untuk memulai kembali pengiriman baru bara," demikian keterangan resmi pemerintah Korsel yang dikutip dari Yonhap News Agency.
Lutfi mengakui Indonesia menyadari kekhawatiran yang disampaikan oleh pemerintah Korea Selatan dan akan melakukan upaya untuk penyelesaian yang menguntungkan semua pihak.
"Kedua menteri sepakat tentang pentingnya kerja sama dalam jaringan pasokan global dan menekankan perlunya upaya bilateral untuk rantai pasokan komoditas yang stabil," tulisnya.
Menteri Energi Filipina Alfonso Cusi mengatakan, kebijakan pemerintah ini merugikan ekonomi negara yang bergantung pada batubara, termasuk Filipina. Adapun, imbauan Cusi disampaikan melalui surat yang dikirim melalui Departemen Luar Negeri Filipina kepada Menteri ESDM.
Dia juga telah meminta Kementerian Luar Negeri untuk membantu Filipina terkait hal ini, melalui kerja ASEAN. Filipina sendiri masih sangat bergantung pada batubara untuk pembangkit listrik. Setidaknya 70% dari pasokan batubara Filipina berasal dari impor (data tahun 2020). Pada 2021, Filipina memasok 2,3 juta ton batubara per bulan dari Indonesia untuk bahan bakar pembangkit listrik.
Untuk itu, Senator Win Gatchalian yang mengepalai komite energi Senat Filipina telah meminta departemen energi untuk menyiapkan langkah darurat mengatasi kelangkaan batubara di negara tersebut, termasuk mencari pemasok potensial lain.(*)
Editor : Syahrir Rasyid
Artikel Terkait
