JAKARTA, Inews.Serpong.id — Selama satu pekan terakhir, kualitas udara di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) sangat buruk. “Tanggal 13 Agustus 2023 kemarin, indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan ‘tidak sehat,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengawali rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Senin (14/8/2023).
Presiden mengatakan, situasi ini disebabkan oleh sejumlah faktor, mulai dari kemarau panjang hingga emisi transportasi. Kemarau panjang selama tiga bulan terakhir, kata Presiden, menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi, juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri.
Terkait hal tersebut, Presiden menekankan empat arahan yang perlu dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Pertama, dalam jangka pendek, Presiden meminta seluruh jajaran terkait untuk secepatnya melakukan intervensi yang dapat meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek, seperti rekayasa cuaca hingga ruang terbuka hijau (RTH).
“Rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6, khususnya di Jabodetabek. Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working: work from office, work from home,” ujarnya.
Untuk jangka menengah, Presiden meminta jajarannya konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal, seperti lintas raya terpadu (LRT) dan moda raya terpadu (MRT). “Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, Presiden menekankan perlunya penguatan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. “Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek,” tuturnya, dikutip dari laman setkab.go.id.
Presiden juga menekankan pentingnya upaya edukasi terhadap seluruh komponen masyarakat. “Yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya,” ujarnya. (*)
Editor : Burhan
Artikel Terkait
