TANGERANG RAYA, iNewsSerpong.id - Said Didu kritisi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang. Sekretaris Kementerian BUMN Periode 2005-2010 itu meminta kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto meninjau kembali PSN di PIK 2.
Kini berbuntut panjang, Said Didu dilaporkan kepada polisi. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor: 361/VII/YAN.2.4.1/2024/SPKT. Said Didu diduga melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Dalam video berdurasi 2.25 menit yang diunggah di media sosial, Said Didu menyoroti PSN di PIK 2. Menurutnya, telah terjadi penggusuran rakyat atas nama PSN PIK 2.
Penggusuran Rakyat
"Dari Pantai Tangerang, terjadi penggusuran rakyat yang dibungkus atas nama PSN PIK 2. Saya ingin titip pesan kepada Presiden Terpilih Jenderal Prabowo, saya berharap jiwa kerakyatan, jiwa nasionalisme, jiwa keadilan dari Prabowo terbuka, melihat rakyat yang digusur dengan semena-mena dari wilayah mereka, yang mereka hidup sudah sejak negara ada, bumi ada, digusur paksa. Jutaan rakyat tergusur demi PSN, ratusan ribu hektar lahan tambak, sawah, kampung digusur oleh PIK 2," kata Said Didu dalam video tersebut, Senin (15/7/2024).
"Saya paham jiwa Presiden Terpilih, memiliki jiwa nasionalisme untuk meninjau kembali proyek seperti ini yang faktanya hanyalah menggusur rakyat. Rakyat tidak melawan pembangunan, yang rakyat inginkan hanyalah keadilan. Mereka ingin kesejahteraan ditingkatkan, bukan penggusuran. Rakyat diberikan ganti rugi hanya Rp50 ribu, setelah itu dijual Rp30 juta oleh pengembang. Saya titip pesan ke Prabowo, lindungi rakyatmu," tambahnya.
Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Pantura serta pengurus Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) mengecam pernyataan Said Didu di media sosial. Celotehan itu dianggap sebagai upaya menghasut masyarakat terhadap proyek pembangunan oleh pengembang.
Perwakilan Ormas dari Kecamatan Kosambi, Herwin, mengatakan bahwa dirinya bersama Ormas lain seperti GRIB Jaya, FBR, BPPKB merasa terganggu dengan pernyataan-pernyataan Said Didu.
"Pengembang ingin membangun wilayah kami, sehingga maju, tapi entah alasan apa Said Didu melalui berbagai medsos seolah-olah ingin menghasut dan memprovokasi warga sehingga anti pembangunan," ujarnya, Senin (15/7/24).
Dia berharap agar pihak kepolisian segera menangani laporan yang telah mereka buat dan segera memproses Said Didu untuk menjaga ketenteraman dan suasana kondusif warga di Pantura. "Polisi harus tegas dan berani menangkap Said Didu walaupun dirinya mantan pejabat,” tegasnya.
Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang, Maskota, juga membenarkan bahwa warga Pantura sangat terganggu akibat pernyataan sepihak yang dilontarkan Said Didu di berbagai media sosial. Menurutnya, warga sangat khawatir jika pernyataan tersebut justru mengganggu proses pembangunan.
"Pak Said Didu tahu apa? Setahu saya beliau bukan warga Tangerang, sehingga tidak akan tahu kondisi sebenarnya dan apa keinginan warga sini. Apalagi apa yang dibicarakan Said Didu itu semuanya tidak benar," katanya.
Maskota berharap agar aparat penegak hukum bergerak cepat untuk menangani hal ini. Dia khawatir masyarakat semakin terganggu dan resah akibat banyaknya pernyataan yang disebarkan Said Didu di media sosial soal penguasaan lahan oleh pengembang.
"Kami ingin masalah ini segera diusut, karena pernyataan-pernyataan Said Didu seolah-olah ingin menghasut dan memecah belah warga," katanya.
Dia menambahkan bahwa sejauh ini kontribusi pengembang untuk pembangunan wilayah sangat besar, termasuk telah membantu kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang yang cukup signifikan.
"Keberadaan pengembang di Pantura ini bisa meningkatkan PAD Kabupaten Tangerang menjadi lebih dari Rp7 triliun per tahun," katanya.
Selain itu, kata dia, pengembangan PIK 2 telah berhasil menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar secara signifikan.
"Pengembang dari Agung Sedayu Group telah melakukan perekrutan tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi. Adanya pembangunan ini membuat warga kami yang tadinya menganggur kini bisa bekerja di berbagai profesi yang dibutuhkan di wilayah pengembangan," ujarnya.
Sementara itu, pihak pengembang PIK 2 sebelumnya menjelaskan bahwa proses pembebasan lahan dilakukan secara transparan dan harga pembelian tanah seringkali lebih tinggi dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). (*)
Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com oleh Hambali dengan judul "Senggol PSN PIK 2, Said Didu Dilaporkan ke Polisi".
Editor : Syahrir Rasyid
Artikel Terkait
