JAKARTA, iNewsSerpong.id - Rencana pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian Perumahan dinilai oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai langkah untuk mengembalikan fokus masing-masing instansi.
"Organisasi hanya sebagai kendaraan untuk mencapai satu tujuan. Dulu, Pekerjaan Umum hanya menangani pekerjaan umum saja. Setelah itu, menjadi Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, lalu menjadi PUPR. Jika ada rencana untuk memisahkan menjadi Kementerian Perumahan, saya rasa itu tidak masalah," ujar Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (9/9/2024).
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa pemisahan ini akan memungkinkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk lebih fokus dalam membina industri jasa konstruksi di Indonesia.
Pengembangan Sektor Perumahan
"Dari pengamatan saya terhadap Pak Hasyim (Ketua Satgas Perumahan Prabowo), pemisahan ini akan mengembalikan Kementerian PU kepada perannya sebagai inti bisnis Pekerjaan Umum. Hanya akan menangani bina marga, cipta karya, dan sumber daya air, tidak masalah," tuturnya.
Dengan demikian, ujar Basuki, Kementerian Pekerjaan Umum dapat lebih fokus pada kualitas jasa konstruksi, termasuk dalam sektor jalan, jembatan, infrastruktur permukiman dan wilayah, serta infrastruktur sumber daya air.
Sebagai informasi, sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendirikan kembali Kementerian Perumahan.
Sebagai Ketua Satgas Perumahan untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim menekankan bahwa pendirian Kementerian Perumahan ini merupakan langkah pemisahan dari Kementerian PUPR, sebagai komitmen Prabowo dan Gibran untuk mengembangkan sektor perumahan. (*)
Editor : Syahrir Rasyid
Artikel Terkait
