JAKARTA, iNewsSerpong.id - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah strategis dengan memperkuat sistem bantuan hukum secara proaktif bagi para penyidik. Kebijakan ini dihadirkan untuk mengantisipasi potensi risiko hukum, terutama seiring dengan perluasan objek praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pamen Divkum Polri, Komisaris Besar Polisi Fidian Suprihati, SH, MH, menjelaskan bahwa mekanisme bantuan hukum yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 masih bersifat pasif karena harus menunggu permohonan tertulis. Akibatnya, pendampingan hukum baru berjalan setelah muncul sengketa atau gugatan terhadap proses penyidikan.
Kini, Polri mengubah pola tersebut menjadi pendekatan proaktif guna mendampingi penyidik sejak tahap awal. Fidian merincikan lima langkah utama dalam sistem baru ini:
“Lima langkah utama yakni mencegah, mendeteksi, mendampingi, memitigasi, dan mengendalikan risiko hukum dalam proses penyidikan.”
Langkah antisipatif ini dinilai mendesak mengingat rasio risiko litigasi (litigation risk ratio) mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan data Polri, rasio tersebut naik dari 4,70 persen pada tahun 2024 menjadi 6,40 persen pada 2025, dan melonjak hingga sekitar 12,25 persen hingga Agustus 2026. Beban perkara bantuan hukum di lingkungan Polri juga tercatat tinggi, yakni 3.128 perkara pada 2024, naik menjadi 3.713 perkara pada 2025, serta mencapai 2.087 perkara hingga Agustus 2026.
“Peningkatan tersebut menunjukkan perlunya mekanisme perlindungan hukum yang lebih dini untuk memastikan pelaksanaan kewenangan penyidik tetap sesuai prosedur, profesional, dan akuntabel,” ujar Fidian di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Melalui model proaktif ini, fungsi hukum di lingkungan Polri dilibatkan sejak awal lewat konsultasi, verifikasi data, pendampingan, hingga identifikasi potensi masalah hukum sebelum berkembang menjadi sengketa.
Dukungan Penuh Pemerintah
Gagasan progresif ini mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, langkah ini sangat tepat diambil setelah disahkannya Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku awal tahun 2026.
“Suatu ide yang brilian untuk melangkah ke depan setelah mengesahkan Undang Undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku awal tahun 2026,” ungkap Yusril.
Yusril juga menambahkan bahwa penyediaan bantuan hukum yang melibatkan anggota Polri harus dilakukan secara proaktif demi menyempurnakan berbagai hal di lapangan tanpa harus mengubah teks dari KUHAP.
“Untuk itu gagasan beliau kemukakan terkait penyediaan bantuan hukum yang melibatkan anggota Polri sangat baik. Dimana semestinya dilakukan secara proaktif, tidak pasif yang selama ini berlaku,” imbuhnya.
Implementasi Nyata di Lapangan
Penerapan awal dari bantuan hukum proaktif ini telah diuji dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana perdagangan dengan tersangka Wu Zhenxi (berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/54/IV/2026/SPKT.DITTIPIDTER/BARESKRIM tertanggal 13 April 2026). Dalam kasus tersebut, fungsi hukum langsung melakukan verifikasi data dan pendampingan untuk memitigasi risiko hukum.
Meski pihak tersangka kemudian melayangkan empat permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan—masing-masing terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penyitaan dengan nomor perkara 141, 151, 147, dan 172/Pid/Pra/2026/PN.Jkt.Sel—seluruh permohonan tersebut akhirnya ditolak oleh pengadilan.
Keberhasilan ini membuktikan bahwa pendampingan hukum sejak dini efektif dalam memastikan seluruh tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Penguatan sistem ini turut mencakup penyempurnaan regulasi, standarisasi mekanisme, peningkatan kompetensi SDM, kolaborasi antarfungsi, serta pemanfaatan teknologi agar pelayanan hukum kian terukur. Langkah ini sekaligus menjadi wujud komitmen Polri dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-16 terkait keadilan dan kelembagaan yang efektif serta akuntabel.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
