JAKARTA, iNewsSerpong.id – Di banyak pelosok Indonesia, balai desa selalu menjadi ruang utama lahirnya berbagai keputusan penting. Kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga warga biasa duduk sejajar, bertukar pandangan, lalu mencapai kata mufakat.
Tradisi musyawarah inilah yang kini menjadi pintu masuk berdirinya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sebuah program yang manfaatnya perlahan mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Akademisi Universitas Esa Unggul, Dr. Iswadi, menilai proses kelahiran koperasi ini lewat ruang diskusi warga perlu lebih luas diketahui publik. Pengajar komunikasi politik tersebut menjelaskan bahwa sesuai regulasi yang berlaku, setiap KDKMP wajib melalui forum warga di desanya masing-masing sebelum resmi berdiri.
“Setiap Koperasi Merah Putih harus diawali dengan musyawarah desa khusus. Di forum itu warga, BPD dan pemerintah desa membicarakan apa yang dibutuhkan desanya dan usaha apa yang cocok. Setelah koperasi berbadan hukum, keputusan tertinggi ada di rapat anggota. Jadi warga punya dua pintu untuk ikut menentukan: musyawarah desa sebagai warga, dan rapat anggota sebagai pemilik koperasi,” kata Iswadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Kewajiban menggelar forum warga tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang diteken pada 18 Maret 2025. Berita acara dari musyawarah desa khusus inilah yang menjadi syarat mutlak bagi notaris untuk menerbitkan akta pendirian, sebelum akhirnya disahkan oleh Kementerian Hukum.
Langkah serupa turut diperkuat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal lewat Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025. Melalui petunjuk teknis tersebut, pemerintah desa bersama BPD diarahkan mengadakan musyawarah desa khusus guna memetakan potensi, persoalan, kebutuhan desa, serta menentukan bidang usaha koperasi yang paling tepat untuk menjawab masalah warga.
Berdasarkan catatan dashboard Simkopdes per 18 November 2026, tercatat sebanyak 83.359 desa dan kelurahan telah membentuk koperasi secara kelembagaan, dengan kecepatan proses yang bervariasi di setiap wilayah.
Iswadi memandang perbedaan ritme tersebut sebagai hal yang sangat wajar dalam praktik musyawarah. Menurutnya, setiap desa memiliki karakteristik, kebutuhan, dan dinamika diskusi yang tidak bisa diseragamkan.
“Kalau semua desa bergerak dengan kecepatan yang sama persis, justru itu yang patut dipertanyakan. Kenyataannya, ada desa yang cepat sepakat, ada yang perlu waktu lebih panjang untuk berdiskusi. Itu tanda musyawarahnya hidup. Apalagi aturannya meminta warga membahas potensi dan kebutuhan desanya masing-masing, sehingga hasilnya pasti beragam,” ujarnya.
Keputusan Strategis Tetap Kembali ke Forum Warga
Peran musyawarah desa nyatanya tidak berhenti setelah akta koperasi terbit. Merujuk Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 10 Tahun 2025 yang terbit pada 12 Agustus 2025, persetujuan kepala desa terkait pembiayaan atau pinjaman koperasi tetap harus berlandaskan hasil musyawarah desa maupun musyawarah desa khusus.
“Di sini terlihat bahwa kepala desa tidak memutuskan sendiri. Ada BPD, ada warga, ada forum resmi yang mencatat kesepakatannya. Itu bentuk demokrasi desa yang sudah lama kita kenal, dan program ini menempatkannya di depan,” tutur Iswadi.
Tata kelola KDKMP pun semakin diperkokoh lewat terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 pada September 2026 lalu. Regulasi berisi 111 pasal itu mengatur secara komprehensif mulai dari sistem tata kelola, skema pembiayaan, penempatan manajer, pembangunan gerai, hingga rantai distribusi barang.
“Koperasi ini ibarat bayi yang baru lahir. Fondasinya sudah diletakkan, aturannya terus dilengkapi, dan sekarang saatnya tumbuh bersama warga. Kita perlu memberinya ruang untuk berkembang,” imbuhnya.
Manfaat Nyata Mulai Dirasakan di Lapangan
Di tingkat tapak, kehadiran koperasi mulai memberi dampak langsung bagi ekonomi warga. Di Desa Pandeyan, Kabupaten Boyolali, gerai koperasi yang beroperasi sejak 14 September 2026 mampu menyediakan elpiji 3 kilogram seharga Rp16.000 per tabung. Manajer koperasi setempat, Dea Hagania Laia, menyebut harga tersebut jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran di luar yang menyentuh Rp20.000. Tak hanya itu, koperasi tersebut juga menampung serta memasarkan lima produk UMKM lokal yang telah lolos kurasi kualitas.
Menurut Iswadi, praktik baik seperti di Desa Pandeyan perlu lebih gencar disebarluaskan agar masyarakat melihat bukti nyata manfaat koperasi, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa memiliki.
“Warga yang merasakan manfaatnya akan merasa memiliki. Kalau sudah merasa memiliki, warga akan ikut menjaga dan membesarkan koperasinya. Di situlah semangat Pasal 33 UUD 1945 tentang usaha bersama berdasar asas kekeluargaan menemukan bentuknya,” jelas Iswadi.
Ia pun berharap ruh musyawarah yang menjadi fondasi awal berdirinya KDKMP terus dirawat dalam operasional sehari-hari, terutama melalui pelaksanaan rapat anggota yang rutin serta laporan keuangan dan usaha yang transparan.
“Kopdes Merah Putih lahir dari musyawarah, dan akan tumbuh kuat bersama musyawarah,” pungkasnya.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
