JAKARTA, iNewsSerpong.id – Di banyak pelosok Indonesia, balai desa selalu menjadi ruang utama lahirnya berbagai keputusan penting. Kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga warga biasa duduk sejajar, bertukar pandangan, lalu mencapai kata mufakat.
Tradisi musyawarah inilah yang kini menjadi pintu masuk berdirinya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sebuah program yang manfaatnya perlahan mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Akademisi Universitas Esa Unggul, Dr. Iswadi, menilai proses kelahiran koperasi ini lewat ruang diskusi warga perlu lebih luas diketahui publik. Pengajar komunikasi politik tersebut menjelaskan bahwa sesuai regulasi yang berlaku, setiap KDKMP wajib melalui forum warga di desanya masing-masing sebelum resmi berdiri.
“Setiap Koperasi Merah Putih harus diawali dengan musyawarah desa khusus. Di forum itu warga, BPD dan pemerintah desa membicarakan apa yang dibutuhkan desanya dan usaha apa yang cocok. Setelah koperasi berbadan hukum, keputusan tertinggi ada di rapat anggota. Jadi warga punya dua pintu untuk ikut menentukan: musyawarah desa sebagai warga, dan rapat anggota sebagai pemilik koperasi,” kata Iswadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Kewajiban menggelar forum warga tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang diteken pada 18 Maret 2025. Berita acara dari musyawarah desa khusus inilah yang menjadi syarat mutlak bagi notaris untuk menerbitkan akta pendirian, sebelum akhirnya disahkan oleh Kementerian Hukum.
Langkah serupa turut diperkuat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal lewat Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025. Melalui petunjuk teknis tersebut, pemerintah desa bersama BPD diarahkan mengadakan musyawarah desa khusus guna memetakan potensi, persoalan, kebutuhan desa, serta menentukan bidang usaha koperasi yang paling tepat untuk menjawab masalah warga.
Berdasarkan catatan dashboard Simkopdes per 18 November 2026, tercatat sebanyak 83.359 desa dan kelurahan telah membentuk koperasi secara kelembagaan, dengan kecepatan proses yang bervariasi di setiap wilayah.
Iswadi memandang perbedaan ritme tersebut sebagai hal yang sangat wajar dalam praktik musyawarah. Menurutnya, setiap desa memiliki karakteristik, kebutuhan, dan dinamika diskusi yang tidak bisa diseragamkan.
“Kalau semua desa bergerak dengan kecepatan yang sama persis, justru itu yang patut dipertanyakan. Kenyataannya, ada desa yang cepat sepakat, ada yang perlu waktu lebih panjang untuk berdiskusi. Itu tanda musyawarahnya hidup. Apalagi aturannya meminta warga membahas potensi dan kebutuhan desanya masing-masing, sehingga hasilnya pasti beragam,” ujarnya.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
