HIPMI Soroti Kepastian Hukum Bagi Para Penambang

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Sekjen Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Dr Anggawira menyoroti pencabutan IUP (ijin tambang) dan pembatalan pencabutannya. Hal tersebut mengemuka dalam RDPU BPP HIPMI di Komisi VII DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (10/4/2023).

"Ratusan Ijin IUP Dicabut, kemudian dibatalkan. Kepastian Hukum bagi para penambang penting," tegas Sekjen BPP HIPMI Dr Anggawira.

Baca Juga

HIPMI Minta Transisi Energi Harus Perhatikan UMKM

Sementara itu, Ketua Bidang ESDM BPP HIPMI, Elia Nelson Kumaat, SH menyampaikan Dana Transisi energi yg di sepakati di G20, dapat berjalan akuntabel dan dengan melibatkan HIPMI.

"Transisi energi yang disepakati G20dapat berjalan akuntable dengan melibatkan HIPMi," katanya.

HIPMI Minta Transisi Energi Harus Perhatikan UMKM Transisi energi semestinya tak hanya untuk industri berskala besar. Hal itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat Indonesia.

"Harus menyentuh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," tegas Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari, di Jakarta, Jumat (07/04/2023).

Pengusaha muda yang kini menjadi tokoh muda paling berpengaruh Indonesia ini menerangkan, transisi energi adalah proses perubahan penggunaan sumber energi fosil, seperti batu bara, minyak dan gas, ke sumber energi baru terbarukan. Seperti surya, air dan angin.

"Targetnya adalah net zero emission atau nol polusi di setiap negara, termasuk Indonesia, dengan menggunakan sumber energi yang bersih," jelas AHB.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar