Indonesia Kejar Status Negara Berpendapatan Tinggi Sebelum 2045, ini yang Diperlukan

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu menyebut, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kisaran 6 persen-7 persen secara konsisten untuk merealisasikan cita-cita besar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045.

Peningkatan Gross National Income (GNI) per kapita secara signifikan di tahun 2022 ini menjadi pijakan yang kuat untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.

Baca Juga

Mudah dan Praktis, Pakai Aplikasi Vision+ untuk Nonton Indonesia vs Uzbekistan Malam ini

"Selain itu, pemerintah juga terus melanjutkan implementasi agenda reformasi struktural dan transformasi ekonomi yang menjadi prasyarat mutlak untuk terus meningkatkan daya saing, produktivitas, dan nilai tambah tinggi perekonomian nasional," ujar Febrio di Jakarta, Senin (3/7/2023). 

Dalam jangka menengah-panjang, pemerintah terus mengarahkan reformasi struktural dalam rangka mendukung dan mempercepat transformasi ekonomi untuk membangun sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi, inklusif, dan ramah lingkungan. 

"Penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan regulasi dan birokrasi akan menjadi kunci menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif dan berdaya saing," kata dia.

Baca Juga

Menteri PPPA dukung Raihana Zahra ikuti Miss Teen Global 2024

Sementara itu, transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya air (SDA), pengembangan industri manufaktur yang mengolah produk masa depan berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan, serta kebijakan transisi energi hijau termasuk pengembangan pasar karbon akan menjadi prioritas utama dalam agenda ini.

Untuk memastikan keberhasilan berbagai upaya transformasi struktural, Indonesia membutuhkan SDM yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta sistem regulasi dan birokrasi yang lebih memberikan kepastian dan kemudahan bagi aktivitas investasi dan dunia usaha.

"Selain memastikan keberlanjutan upaya dalam jangka menengah-panjang, Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui penguatan perlindungan sosial, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan pengendalian inflasi dalam jangka pendek,“ ucap Febrio.

Baca Juga

IPO Topindoku (TOSK), Startup Lokal Pendukung UMKM Indonesia

(*)

Editor : Syahrir Rasyid