JAKARTA, iNewsSerpong.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk sektor otomotif pada tahun ini.
"Maka untuk otomotif, kebijakannya sudah dikeluarkan. Tidak ada perubahan kebijakan dan tambahan lain," ujar Airlangga di sela Konferensi Pertumbuhan Ekonomi Q2 2024, awal pekan ini.
Menko Airlangga mengungkapkan penjualan mobil hybrid sudah berjalan baik dengan sistem yang ada saat ini. Sebab itu, pemerintah merasa tidak perlu adanya kebijakan baru untuk kendaraan jenis tersebut.
Dua Kali Penjualan BEV
"Kalau kita lihat, penjualan dari mobil hybrid hampir dua kali penjualan BEV. Jadi sebenarnya product hub hybrid itu sudah berjalan dengan mekanisme yang ada sekarang," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy mengatakan Honda akan mendukung setiap kebijakan pemerintah.
"Pada dasarnya kami percaya bahwa setiap kebijakan pemerintah pasti telah mempertimbangkan berbagai aspek untuk mendukung ekonomi dan pertumbuhan industri," kata Billy saat dikonfirmasi.
Billy menegaskan Honda sudah memiliki langkah strategis sendiri dalam memasarkan mobil hybrid di Indonesia.
Tapi, dia meyakini dengan pemberian akan membuat pasar mobil hybrid semakin tumbuh karena harganya akan jauh lebih terjangkau ketimbang saat ini.
"Kami telah memiliki strategi untuk pengenalan hybrid berdasarkan regulasi yang ada saat ini. Meskipun kami percaya bahwa pemberian insentif memang berpotensi semakin menumbuhkan permintaan konsumen dan berdampak positif terhadap pasar otomotif secara keseluruhan," ucapnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan mobil hybrid meningkat setiap tahunnya.
Pada 2022 hanya terjual sekitar 10 ribu unit, kemudian pada 2023 menjadi 55 ribu unit. Tahun ini, berdasarkan data Gaikindo hingga Mei 2024 sudah mencapai 32 ribu. (*)
Editor : Syahrir Rasyid