Said Didu Bedah Danantara di Podcast Akbar Faizal Uncensored  

JAKARTA, iNews.id - Dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyoroti rencana peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Ia mengingatkan agar Danantara terhindar dari intervensi kekuasaan agar dapat berfungsi sebagai lembaga profesional.

Baca Juga

Badan Pengelola Investasi Strategis Bernama Danantara

Said Didu menghargai ide pembentukan Danantara, namun menekankan bahwa superholding ini seharusnya berstatus sebagai lembaga negara dan bukan lembaga pemerintah.

China Investment Corporation

Ia memberikan contoh dari negara lain seperti China (China Investment Corporation), Temasek di Singapura, dan Khazanah di Malaysia, yang menjadikan superholding mereka sebagai pilar ekonomi, tanpa menjadikannya lembaga pemerintah.

“Idenya (pembentukan Danantara) bagus. Cita-citanya juga bagus. Intinya, BUMN ini harus diisolasi menjadi lembaga profesional yang bebas dari intervensi apa pun, termasuk dari kekuasaan dan politik,” ujar Said dalam wawancara yang dikutip pada Sabtu (22/2/2025).

Baca Juga

7 November, Presiden Prabowo Subianto Akan Luncurkan BP Danantara

Said Didu juga menekankan pentingnya tata kelola Danantara. Ia mencatat bahwa publik belum mengetahui bagaimana mekanisme good governance yang akan diterapkan oleh lembaga baru tersebut.

Saat ini, peraturan pemerintah (PP) terkait Danantara sedang dalam proses penyusunan.

“Di dalam PP itu, harus jelas sekali tentang good governance yang harus diikuti oleh pengelola Danantara,” tegasnya, sembari mengingatkan bahwa proses penyusunan PP bisa disusupi oleh kepentingan oknum tertentu yang ingin memasukkan agenda pribadi.

“Setan-setan sedang bergentayangan untuk memasukkan kepentingan mereka dalam PP itu. Di situlah orang-orang yang memiliki integritas harus menjaga agar tidak terjadi,” tambahnya.

Kelola Aset Senilai Ribuan Triliun

Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan Danantara pada Senin, 24 Februari 2025. Dalam forum World Government Summit di Dubai baru-baru ini, mantan Danjen Kopassus tersebut mengungkap bahwa Danantara akan mengelola aset senilai 900 miliar dolar AS, setara dengan Rp14.719 triliun.

Dia menyebutkan bahwa pendanaan awal untuk Danantara diproyeksikan mencapai 20 miliar dolar AS, atau sekitar Rp327 triliun, dan ini akan menjadi langkah transformatif bagi negara.

“Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar yang akan menciptakan nilai tambah signifikan bagi negara kami,” ujarnya.

Banyak kalangan berharap agar Danantara menjadi lembaga independen yang diisi oleh para profesional berdedikasi dan berintegritas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mengingat lembaga ini akan mengelola aset strategis negara.

Anggota Komisi VI DPR, Sadarestuwati, merekomendasikan agar Kepala Danantara berasal dari kalangan profesional yang memiliki keahlian di bidang investasi dan keuangan, alih-alih dari kalangan politik, untuk menghindari konflik kepentingan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Persatuan Profesor/Guru Besar Indonesia (DPD Pergubi) Provinsi Jawa Timur, Josua Murpin. Ia menegaskan bahwa Danantara jangan sampai hanya menjadi sekadar "ganti baju" dari lembaga lama.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, orang-orang yang duduk di Danantara harus tetap fokus pada niat awal, yaitu pengelolaan investasi untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, lembaga ini harus diisi oleh individu yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang investasi dan ekonomi," ujarnya. (*)

Editor : Syahrir Rasyid