Disorot, Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Tangerang Capai Puluhan Miliar

TANGERANG RAYA, iNewsSerpong.id -- Jadi sorotan publik, anggaran perjalanan dinas yang dialokasikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang mencapai puluhan miliar rupiah.

Anggaran tersebut dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan serta menunjukkan inkonsistensi terhadap semangat efisiensi birokrasi.

Baca Juga

Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun Tersedot Untuk Perdin PNS? Berikut Penjelasan MenpanRB

Pengadaan belanja perjalanan dinas tersebut telah terdaftar dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Kabupaten Tangerang. Dalam SiRUP, belanja perjalanan dinas itu terdiri dari:

• Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sekretariat DPRD sebesar Rp6.739.074.000,
• Dinas Biasa Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar Rp16.098.760.000,
• Belanja Perjalanan Dinas paket meeting luar kota untuk Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar Rp20.289.375.000.

Cerminkan Potensi Pemborosan

Menanggapi hal ini, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang, Endang Kurnia, mengatakan bahwa alokasi besar untuk perjalanan dinas DPRD mencerminkan potensi pemborosan dan inkonsistensi terhadap semangat efisiensi birokrasi.

"Apalagi di tengah situasi ekonomi yang menekan dan banyak warga yang masih kesulitan mendapatkan akses pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Pengeluaran miliaran rupiah untuk perjalanan dinas justru mencerminkan ironi dalam tata kelola anggaran," tegas Endang, Rabu, 16 April 2025.

Dampak Langsung Pada Masyarakat

Lebih lanjut, Endang mempertanyakan seberapa besar manfaat konkret dari perjalanan tersebut terhadap pembangunan daerah serta urgensinya bagi Kabupaten Tangerang.

"Apakah laporan dan hasil kunjungan tersebut berdampak langsung terhadap kebijakan yang berpihak pada rakyat? Apa urgensinya? Apakah hanya sekadar rekreasi yang berkedok perjalanan dinas?" tanyanya.

Endang menekankan bahwa seharusnya DPRD Kabupaten Tangerang menganggarkan dana yang dapat berdampak langsung terhadap masyarakat.

"Mereka adalah wakil rakyat yang harus berpihak kepada rakyat, bukan kepentingan pribadi. Sudah saatnya DPRD Kabupaten Tangerang meninjau ulang prioritas anggarannya. Dana publik harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang mereka wakili. Rakyat tidak butuh pejabat yang sering bepergian, tetapi pejabat yang hadir, bekerja, dan benar-benar memperjuangkan nasib mereka," tandasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Sekretariat DPRD Neneng Almira tidak berada di kantornya dan hingga saat ini belum memberikan tanggapan melalui pesan WhatsApp. (*)

Editor : Syahrir Rasyid