Kasus Korupsi Kredit Modal Kerja Rp39,5 M, Seorang Notaris Jadi Tersangka

JAKARTA,iNewsSerpong.id - Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan satu orang notaris dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran kredit modal kerja di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan.

Dengan penambahan tersangka ini, maka sudah ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Dari informasi yang dihimpun, tersangka baru dalam kasus itu adalah perempuan berinisial E adalah notaris yang menangani kredit modal kerja tersebut.

Baca Juga

Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Banyuwangi, Ganjar Tegaskan Komitmen Sikat KKN

Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Yos A Tarigan, membenarkan adanya penetapan tersangka baru dalam kasus itu. Ia menyebut notaris E ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar hasil pemeriksaan terhadap notaris E. 

"Iya benar, ada tersangka baru. Berinisial E, seorang notaris," kata Yos, Kamis (24/3/2022).

Yos menyebutkan, sebelumnya mereka kesulitan memanggil notaris E. Itu karena sebagai seorang notaris, E mendapatkan keistimewaan, di mana untuk memeriksanya dibutuhkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). 

Baca Juga

Terkait Korupsi di Kementan, KPK Sita Rumah SYL di Jaksel

Namun setelah menjalani sejumlah proses pemanggilan, notaris E akhirnya datang memenuhi panggilan penyidik Kejati Sumut. Dia kemudian mengikuti pemeriksaan lebih kurang 6 jam lalu dilakukan diekspose, dan ditetapkan sebagai tersangka. 

"Bahkan malam itu juga tersangka ditahan dan dibawa ke LP Wanita Tanjung Gusta," kata Yos.

Menurut Yos, penyidik melakukan penahanan karena alasan subjektif, yakni adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatan, dan menghilangkan barang bukti. Sedangkan alasan objektif, karena ancaman pidana dari pasal yang disangkakan di atas lima tahun penjara.

Baca Juga

Program Paku Integritas KPK, KPK: Capres-Cawapres Terpilih Harus Jadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Dijelaskannya, penyidik sudah dua kali melayangkan surat ke Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Sumut untuk meminta izin memeriksa notaris E. Selain itu E juga dipanggil lagi sebagai PPAT (pejabat pembuat akta tanah), tapi yang bersangkutan tidak hadir.

Penyidik kemudian melayangkan surat berikutnya ke MKN untuk meminta izin memeriksa E dan MKN akhirnya memberikan izin dalam surat yang ditandatangani Ketua MKN Wilayah Sumut Imam Suyudi. Setelah mendapat izin dari MKN, penyidik memanggil dan memeriksa E pada 11 Maret 2022 lalu. 

Selain tersangka E, 5 tersangka lain dalam kasus ini adalah CS (Direktur PT KAYA) selaku pihak penerima kredit, serta dari pihak Bank (BTN) yaitu FS selaku Pimcab BTN (tahun 2013-2016), AF selaku Wakil Pimcab Komersial (tahun 2012-2014), RDPA selaku Head Commercial Lending Unit Komersial (tahun 2013-2016) dan AN selaku Analis Komersial (tahun 2012-2015). 

Baca Juga

Program Paku Integritas KPK, Anies: AMIN Komitmen Kembalikan Kewibawaan Hukum KPK 

Penyidik juga sudah memanggil dan memeriksa para tersangka, meskipun seusai pemeriksaan tidak dilakukan penahanan, sebagaimana perlakuan terhadap tersangka dalam kasus korupsi lainnya.

"Penyidik menilai ke 5 tersangka itu koperatif, serta tidak dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti, sehingga sampai saat ini tidak dilakukan penahanan,” kata Yos.

Dalam kasus ini, BTN menyalurkan Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Kredit Yasa Griya (KYG) kepada PT KAYA selaku debitur tahun 2014 untuk pembangunan perumahan Takapuna Residence sebanyak 151 unit. Dalam pemberian dan pelaksanaan fasilitas kredit itu diduga ada perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kredit PT KAYA sebesar Rp39,5 Miliar tersebut berada dalam status macet dan berdampak pada kerugian keuangan negara.

Baca Juga

Program Paku Integritas KPK, Prabowo: Saya Mendukung Semua Upaya KPK Dalam Berantas Korupsi 

Atas kerugian itu, tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU (Undang Undang) Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.(*)

Editor : A.R Bacho