KPK Sebut Korupsi di Perguruan Tinggi Ancam Masa Depan Indonesia

JAKARTA, iNewsSerpong.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi, menjadi ancaman serius bagi masa depan Indonesia.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, korupsi di dunia pendidikan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, adil, dan berintegritas.

Baca Juga

KPK Respons Pengadaan Kipas Angin Kopdes Merah Putih Sebesar Rp1,8 Triliun

“Ketika praktik korupsi mencederai dunia pendidikan, yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga generasi yang seharusnya mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas, adil, dan berintegritas,” ujar Budi, Minggu (23/8/2026).

Cetak Calon Pemimpin Bangsa

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus tempat mencetak calon pemimpin bangsa.

Karena itu, nilai integritas harus diterapkan dalam seluruh ekosistem kampus, mulai dari pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, proses akademik hingga tata kelola sumber daya manusia.

Baca Juga

Mobil Porsche hingga Moge Milik Silmy Karim Diangkut KPK usai Geledah Rumah

KPK juga mendorong penguatan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan perguruan tinggi. Pemberantasan korupsi dinilai tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus diperkuat dengan pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Integritas tidak Boleh Hanya Diajarkan

KPK menetapkan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dan Wakil Rektor III Norman Arie Prayoga sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan bersama Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto serta tiga pihak swasta, yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.

Baca Juga

BREAKING NEWS Pengadilan Tinggi Singapura Tolak Gugatan Paulus Tannos, KPK Minta Percepat Ekstradisi

Penetapan tersangka merupakan buntut OTT KPK di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis (20/8/2026).

Budi menegaskan, pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh sivitas akademika, termasuk dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat.

“Integritas tidak boleh hanya diajarkan di ruang kelas, tetapi harus diwujudkan dalam praktik dan budaya kelembagaan sehari-hari,” tuturnya. (*)

Baca Juga

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Buntut OTT Pejabat Imigrasi

Editor : Syahrir Rasyid