Antisipasi Perluasan Praperadilan KUHAP Baru, Polri Ubah Pendekatan Bantuan Hukum Menjadi Proaktif

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah strategis dengan memperkuat sistem bantuan hukum secara proaktif bagi para penyidik. Kebijakan ini dihadirkan untuk mengantisipasi potensi risiko hukum, terutama seiring dengan perluasan objek praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pamen Divkum Polri, Komisaris Besar Polisi Fidian Suprihati, SH, MH, menjelaskan bahwa mekanisme bantuan hukum yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 masih bersifat pasif karena harus menunggu permohonan tertulis. Akibatnya, pendampingan hukum baru berjalan setelah muncul sengketa atau gugatan terhadap proses penyidikan.

Baca Juga

Prabowo Buka Jalur Pengaduan MBG via TikTok, Tegas Larang Aparat Minta Setoran

Kini, Polri mengubah pola tersebut menjadi pendekatan proaktif guna mendampingi penyidik sejak tahap awal. Fidian merincikan lima langkah utama dalam sistem baru ini:

“Lima langkah utama yakni mencegah, mendeteksi, mendampingi, memitigasi, dan mengendalikan risiko hukum dalam proses penyidikan.”

Langkah antisipatif ini dinilai mendesak mengingat rasio risiko litigasi (litigation risk ratio) mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan data Polri, rasio tersebut naik dari 4,70 persen pada tahun 2024 menjadi 6,40 persen pada 2025, dan melonjak hingga sekitar 12,25 persen hingga Agustus 2026. Beban perkara bantuan hukum di lingkungan Polri juga tercatat tinggi, yakni 3.128 perkara pada 2024, naik menjadi 3.713 perkara pada 2025, serta mencapai 2.087 perkara hingga Agustus 2026.

“Peningkatan tersebut menunjukkan perlunya mekanisme perlindungan hukum yang lebih dini untuk memastikan pelaksanaan kewenangan penyidik tetap sesuai prosedur, profesional, dan akuntabel,” ujar Fidian di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Melalui model proaktif ini, fungsi hukum di lingkungan Polri dilibatkan sejak awal lewat konsultasi, verifikasi data, pendampingan, hingga identifikasi potensi masalah hukum sebelum berkembang menjadi sengketa.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar