Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Ratusan Warga Geruduk Dukung Dasco sebagai Wapres
Advertisement . Scroll to see content

Buntut Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri

Selasa, 17 November 2026 | 20:21 WIB
  • author Puteranegara Batubara
Buntut Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri
Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Riyan Rizki Roshali)

JAKARTA, iNewsSerpong.id – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Pemecatan tersebut merupakan buntut kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Putusan itu dibacakan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar secara tertutup di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Eko dinyatakan melakukan pelanggaran berupa perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif PTDH.

Permufakatan Terkait Aktivitas

"Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH," kata Trunoyudo.

Dalam persidangan, Eko dinilai melakukan permufakatan terkait aktivitas illegal access terhadap sistem milik Polri untuk kepentingan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Eko diduga melanggar PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Data Elektronik dan Akses Ilegal

Sebelumnya, Bareskrim menetapkan empat jenderal Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Polri sebelumnya juga telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik pada 10 November 2026.

Kasus ini diduga terjadi sepanjang 2025-2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. (*)

 

 

 

Editor: Syahrir Rasyid

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut