Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Permintaan Nikel Global Diproyeksi Naik 21,39 Persen hingga 2031, Indonesia Dorong Hilirisasi Produk
Advertisement . Scroll to see content

Proses Penyidikan Nikel 2013 hingga 2025 Soroti Pentingnya Ketertiban Izin Usaha

Minggu, 22 November 2026 | 20:12 WIB
  • author Tim iNews Serpong
Proses Penyidikan Nikel 2013 hingga 2025 Soroti Pentingnya Ketertiban Izin Usaha
Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kawasan Kebayoran Baru. Jakarta Selatan. Foto: Dok

JAKARTA. iNewsSerpong.id - Penanganan perkara tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara kembali mengingatkan kita akan pentingnya penguatan pengawasan serta penegakan aturan di sektor mineral.

Pada pekan lalu, Kejaksaan Agung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi terkait pengelolaan tambang nikel untuk periode 2013 hingga 2025, yang diketahui berkaitan dengan pengusaha AK.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa tim penyidik telah menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi.

Dalam rangkaian proses penyidikan, PT BSJ diduga masih melakukan kegiatan penambangan nikel meskipun masa berlaku Izin Usaha Pertambangan miliknya telah berakhir sejak tahun 2014.

Keputusan penetapan tersangka korporasi ini diambil setelah penyidik meminta keterangan dari 38 saksi, dan AK disebut oleh Anang sebagai salah satu pihak penerima manfaat.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, berpandangan bahwa kegiatan pertambangan yang berjalan tanpa izin berpotensi membawa dampak kerugian bagi negara.

Saat dimintai pandangan mengenai hal tersebut pada Minggu, 22 November 2026, Marwan menilai potensi kerugian negara itu memang ada.

Lebih jauh, Marwan melihat upaya yang dilakukan Kejagung dapat menjadi kesempatan berharga bagi pemerintah untuk kembali menguatkan semangat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, agar pengelolaan sumber daya alam senantiasa mengarah pada kesejahteraan masyarakat luas.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyoroti sejumlah kebijakan di sektor pertambangan pada masa lalu yang menurut pandangannya perlu dievaluasi agar pemanfaatan sumber daya alam tetap terjaga keseimbangannya.

Marwan mencontohkan pemberian fasilitas tax holiday bagi industri ekstraktif sebagai kebijakan yang jarang ditemui di negara lain.

Ia juga menyampaikan harapan agar aparat penegak hukum dapat terus menjalankan tugasnya secara konsisten dan terukur dengan tetap berpegang pada prinsip konstitusi.

Menurutnya, langkah penertiban perlu dijalankan secara tekun sambil terus mengacu pada amanat Pasal 33.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut