AS memiliki hubungan yang rumit dengan Taiwan sejak Presiden Richard Nixon menjalin kembali hubungan dengan China yang dipimpin Komunis. Sejak pemulihan hubungan dengan Beijing, AS telah mengakui "satu China." Pada saat yang sama, AS telah mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taiwan, sementara tidak secara resmi menerima klaim China atas pulau itu.
Campbell mengatakan AS tetap berkomitmen pada kebijakan 'satu China' sambil terus memenuhi kewajibannya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Hubungan Taiwan tahun 1979, yang katanya termasuk mendukung pertahanan diri pulau itu.
"Kami menentang setiap perubahan sepihak terhadap status quo dari kedua belah pihak, dan kami tidak mendukung kemerdekaan Taiwan, dan kami berharap perbedaan lintas-Selat diselesaikan dengan cara damai," ucapnya.
Dalam beberapa hari mendatang, Campbell mengatakan Gedung Putih akan meluncurkan "roadmap ambisius untuk negosiasi perdagangan" dengan Taiwan. Konsisten dengan kebijakan satu China Amerika, pemerintahan Biden akan memperdalam hubungan dengan Taiwan termasuk melalui terus memajukan hubungan ekonomi dan perdagangan.
Kongres AS saat ini sedang mempertimbangkan Undang-Undang Kebijakan Taiwan tahun 2022, yang akan meningkatkan bantuan pertahanan untuk pulau itu. Pejabat China telah mengecam RUU tersebut sebagai pelanggaran kedaulatannya.
Pemerintah China minggu ini merilis sebuah makalah kebijakan utama yang memperdebatkan dengan kuat agar Taiwan dibawa di bawah kendali daratan, mengisyaratkan bahwa kekuatan mungkin diperlukan untuk membuat pulau itu jatuh.
(*)
Editor : Syahrir Rasyid
