JAKARTA, iNewsSerpong.id - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) berunjuk rasa di depan Balaikota DKI untuk menolak diberlakukannya ERP (Elektronic Road Pricing) atau jalan berbayar di 25 ruas jalan di DKI Jakarta (8/2/23).
Mereka meraskan bila penerapan ERP ini sangat memberatkan mereka karena pengemudi kan melewati jalan berbayar tersebut berkali-kali dalam sehari. Ini pastinya akan menggerus pendapat mereka yang sudah cekak itu.
Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat mengatakan bahwa penerapan ERP ini adalah tindakan diskrimintaif terhadap rakyat karena hanya orang berduit saja yang boleh menikmati jalan. Padahal semua kendaraan baik itu roda dua dan empat sudah membayar pajak.
“ERP harus ditolak karena mendiskriminasi orang berduit dan tidak berduit. Apalagi para pengendara Ojek Online yang hidupnya sudah susah bekerja 15 jam per hari, akan semakin susah,” tegas Jumhur dalam orasinya.
Dia juga menegaskan jutaan anggota yang tergabung dalam KSPSI juga pada umumnya berkendaraan motor yang pasti akan semakin tergerus kantongnya bila harus memasuki jalan-jalan berbayar seperti ini.
"Jadi, bila ini diterapkan di Jakarta maka ini sama artinya menghisap sampai ke tulang sum-sum rakyat Jakarta,” kata Jumhur.
Dia mengatakan, jika ERP diterapkan di Jakarta, kota-kota lainnya akan melakukan hal serupa. Dia pun mengaku tak segan-segan menurunkan ratusan ribu buruh di Jakarta untuk bersama-sama pengemudi ojek online datang lagi ke Balai Kota untuk memastikan ERP tidak diterapkan.
Jumhur juga mengatakan bahwa bila Pemprov DKI masih berkeras ingin menerapkan ERP ini, maka dia tidak segan-segan menurunkan ratusan ribu buruh di Jakarta untuk bersama-sama pengendara Ojek Online datang lagi ke Balaikota untuk memastikan ERP tidak diterapkan.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
