JAKARTA, iNewsSerpong.id - Pemerintah telah menerbitkan aturan penyesuaian upah dan jam kerja untuk beberapa industri pengolahan non-migas berorientasi ekspor, yakni Permenaker No. 5 Tahun 2023.
Dalam aturan itu ditetapkan ada beberapa industri yang boleh memotong upah pekerja sebesar 25%.
Permenaker ini bertujuan untuk memberikan pelindungan dan mempertahankan kelangsungan bekerja pekerja/buruh, serta menjaga kelangsungan usaha perusahaan padat karya tertentu berorientasi ekspor.
"Mengantisipasi dari dampak perubahan ekonomi global yang mengakibatkan penurunan permintaan pasar," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro, Jumat (17/3/2023).
Putri menjelaskan, kriteria perusahaan padat karya tertentu berorientasi ekspor adalah memiliki pekerja/buruh paling sedikit 200 orang, persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15%.
Selanjutnya, bergantung pada permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa.
Sedangkan cakupan perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor adalah industri tekstil dan pakaian jadi, industri alas kaki, industri kulit dan barang kulit, industri furnitur, dan industri mainan anak.
“Agar tidak terjadi dampak yang tidak kita inginkan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), maka industri padat karya sesuai kriteria-kriteria tersebut dapat melakukan pembatasan kegiatan usaha dengan menyesuaikan waktu kerja dan pembayaran upah,” lanjutnya. (*)
Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Jum'at, 17 Maret 2023 - 18:07 WIB oleh Iqbal Dwi Purnama dengan judul "Kemenaker Beberkan Kriteria Perusahaan yang Boleh Potong Gaji Karyawan 25%".
Editor : Syahrir Rasyid
Artikel Terkait
