JAKARTA, iNews.Serping.id - Sektetaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mendesak Rocky Gerung minta maaf. Dia mengecam pernyataan Rocky yang diduga menghina martabat dan kehormatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kami menilai pernyataan bahwa presiden itu sebagai 'baji*gan yang tolol' adalah puncak kerusakan akhlak, degradasi nalar, dan kemandulan akal sehat," kata Hasto dalam keterangannya, dikutip Selasa (1/8/2023).
Menurutnya, Rocky Gerung secara sadar berusaha menghasut publik dengan narasi yang sangat menghina, tendensius, dan nirbudi pekerti. Hasto mengatakan, PDIP menghormati setiap perbedaan pendapat dalam negara demokrasi. Baginya, hal tersebut juga menjadi kultur kepemimpinan Jokowi.
"Apa yang dilakukan Saudara Rocky Gerung sudah masuk delik penghinaan terhadap presiden, dan tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kritik, dan bahkan sudah masuk ke kategori ujaran kebencian," ujar Hasto.
Dia mengatakan, PDIP mengecam pernyataan itu dan mendesak Rocky meminta maaf. Dia juga mengingatkan Rocky untuk tidak memanfaatkan kebebasan berpendapat untuk mencela presiden.
"PDI Perjuangan memprotes keras dan meminta Rocky Gerung untuk meminta maaf. Jangan manfaatkan kebaikan Presiden Jokowi yang membangun kultur demokrasi dengan respek terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi, lalu dipakai mencela presiden dengan cara-cara yang tidak berkeadaban,” ujar Hasto.
Hasto mengatakan, pihaknya akan meminta Badan Bantuan Hukum menyiapkan opsi gugatan terhadap Rocky Gerung atas berbagai pernyataan yang dianggap tak mencerminkan intelektualitasnya. “Pak Jokowi tidak hanya Presiden RI. Beliau adalah kader kami. Partai berdiri di depan jika ada yang merendahkan harkat dan martabat presiden," ujar Hasto.
PDIP, kata Hasto, menilai pernyataan Rocky Gerung di hadapan kelompok buruh, khususnya mengenai berbagai keputusan pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagai hal tak benar dan cenderung hanya berupaya memprovokasi untuk adu domba. Menurutnya, sikap Rocky Gerung itu mengingatkan akan politik devide et impera yang dahulu dipakai oleh penjajah.
”Faktanya, Presiden Jokowi dan pemerintahannya selalu mengedepankan dialog dan berjuang meningkatkan produktivitas buruh dan kesejahteraan buruh. Kesemuanya ditempatkan dalam koridor kemajuan bangsa, negara, dan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia," tuturnya. (*)
Editor : Burhan
Artikel Terkait
