BOGOR, iNews.id - Partai Demokrat secara resmi menghentikan dukungan mereka terhadap Anies Baswedan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Keputusan ini diambil setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat mengadakan pertemuan di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat, pada Jumat (1/9/2023).
"Sesuai dengan hasil pertemuan, yang pertama, Partai Demokrat menghentikan dukungan terhadap saudara Anies Baswedan dalam Pilpres 2024," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, dalam konferensi pers di Cikeas, pada Jumat (1/9/2023).
Selain itu, Partai Demokrat juga memutuskan untuk keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Andi menjelaskan bahwa alasan keluarnya Demokrat dari KPP adalah adanya pelanggaran komitmen yang terjadi di dalam koalisi tersebut.
"Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi menjadi bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena terdapat pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat," ungkapnya.
Sebelumnya, Majelis Tinggi Partai Demokrat telah mengadakan pertemuan di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat, sebagai tanggapan terhadap tindakan Partai NasDem dan Anies Baswedan.
Pertemuan tersebut diperkirakan akan menentukan posisi Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menjelaskan bahwa keputusan terkait koalisi, calon presiden, dan calon wakil presiden adalah kewenangan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Oleh karena itu, pertemuan Majelis Tinggi Partai digelar untuk menentukan posisi Partai Demokrat dalam KPP," kata Andi Mallarangeng di Cikeas, pada Jumat (1/9/2023).
Andi menganggap bahwa keputusan unilateral dari Partai NasDem dan Anies Baswedan untuk mencabut dukungan terhadap Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon wakil presiden secara otomatis telah mengakhiri eksistensi KPP, terutama karena Partai Demokrat tidak terlibat dalam keputusan tersebut.
Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta
Artikel Terkait
