JAKARTA, iNew.Serpong.id – Tercatatbada 212.000 petugas penyelenggara Pemilu 2024 punya risiko kesehatan. Data tersebut merupakan hasil skrining kesehatan petugas Pemilu yang diolah BPJS Kesehatan.
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo menyampaikan hal itu saat melakukan verifikasi lapangan implementasi Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di Jawa Barat, Selasa (6/2). “Per 6 Februari 2024, sudah ada 2,2 juta lebih petugas pemilu yang mengisi skrining riwayat kesehatan secara online. Dari jumlah itu, 212.000 lebih punya risiko kesehatan,” kata Abraham dalam keterangannya, Kamis (8/2/2024).
Pemerintah telah membentuk tim monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024. Tim yang terdiri atas 12 kementerian/lembaga dan beranggotakan lebih dari 85 orang itu tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pada 20 November 2023.
Abraham mengingatkan pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas Pemilu dan Pilkada 2024, untuk memetakan risiko kesehatan petugas. Sehingga, katanya, penyelenggaraan pesta demokrasi tahun ini tidak menimbulkan korban jiwa.
“Upaya ini bentuk kehadiran negara untuk melindungi dan memberikan hak-hak kesehatan bagi petugas. Dari sisi pemerintah, langkah ini juga upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan,” kata Abraham.
Dia juga meminta KPU Jawa Barat mendorong petugas Pemilu segera mengisi skrining riwayat kesehatan secara online. Hal ini dibutuhkan untuk memetakan daerah mana yang banyak berisiko penyakit, dan petugas mana yang belum mendapatkan kepesertaan JKN.
Mengutip data BPJS Kesehatan, lanjut Abraham, dari 1,3 juta jumlah petugas Pemilu di Jawa Barat, 367.526 petugas sudah mengisi skrining kesehatan secara online. Dari jumlah tersebut 37.143 atau 10,11 persen dinyatakan berisiko penyakit, dan 330.383 atau 89,89 persen tidak berisiko penyakit. “Kami meminta KPU Jawa Barat bisa lebih mendorong petugas untuk mengisi skrining kesehatan. Skrining kesehatan ini tidak mempengaruhi status petugas pemilu kok,” jelas Abraham.
Komisioner dan Kepala Divisi SDM KPU Jawa Barat, Abdullah Sapi’i, memastikan pelaksanaan skrining kesehatan bagi petugas Pemilu di Jawa Barat berjalan dengan baik. Hanya saja di beberapa daerah masih ditemukan kendala dalam pemenuhan kepesertaan BPJS Kesehatan. “Pada prinsipnya untuk skrining kesehatan bagi petugas, kami mendukung agar petugas mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Kami juga sudah melakukan pendataan melalui spreadsheet,” ucap Abdullah Sapi’i.
Selain dari Kantor Staf Presiden, verifikasi lapangan implementasi Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di Jawa Barat, juga melibatkan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. (*)
Editor : Burhan
Artikel Terkait
