JAKARTA, iNewsSerpong.id - Masyarakat kembali diberi kesempatan memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% hingga Desember 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa keputusan ini telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat beberapa hari lalu.
Sebelumnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024, yang berlaku dari 1 Juli hingga 31 Desember 2024, besaran PPN DTP hanya sebesar 50% dari PPN yang terutang untuk dasar pengenaan pajak (DPP) sampai dengan Rp 2 miliar, dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar.
Potensi Kelas Menengah
“Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif PPN DTP untuk sektor perumahan dimana insentif ini akan diberikan sebesar 100% hingga bulan Desember 2024. PMK-nya akan disiapkan oleh Ibu Menteri Keuangan.”
Hal itu diungkapkan Airlangga setelah menghadiri Dialog Ekonomi bertema Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Airlangga juga menambahkan bahwa pemerintah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari sebelumnya 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit. "Jadi, kedua kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 September," jelasnya.
Airlangga berharap kebijakan ini akan mendorong kelas menengah untuk berinvestasi dalam sektor konstruksi, yang diketahui memiliki efek multiplier yang tinggi. Ia menekankan bahwa pemberian insentif bagi sektor perumahan sangat penting, mengingat sektor ini merupakan pengeluaran terbesar kedua bagi masyarakat kelas menengah.
Dengan kelas menengah yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi.
Airlangga juga menyebutkan untuk mendukung kelas menengah, pemerintah telah meluncurkan beberapa program, antara lain program perlindungan sosial, insentif pajak, kartu prakerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pembayaran iuran kesehatan yang ditanggung pemerintah.
Di samping itu, kredit usaha rakyat menjadi salah satu program yang diharapkan bisa menahan jumlah anggota kelas menengah. (*)
Untuk informasi lebih lanjut, artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Selasa, 27 Agustus 2024. Baca selengkapnya di SINDOnews.
Editor : Syahrir Rasyid
Artikel Terkait
