JAKARTA, iNewsSerpong.id – Beban subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 diproyeksikan meningkat.
Lonjakan ini dipicu oleh tingginya harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya kebutuhan energi bersubsidi di dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah mengusulkan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) sebesar USD70–USD95 per barel.
Rupiah di Level Rp17.100 per Dolar AS
Sementara itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di level Rp17.100 per dolar AS.
"Sebelum terjadi ketegangan di Timur Tengah, total subsidi LPG capai Rp80-87 triliun per tahun. Sekarang akan naik lagi karena harga ICP meningkat," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin lalu.
Kombinasi faktor tersebut mendongkrak anggaran subsidi listrik tahun 2027 hingga mencapai Rp113,45 triliun sampai Rp122,83 triliun.
Angka ini melonjak tajam dibanding realisasi tahun 2025 sebesar Rp87,46 triliun dan alokasi APBN 2026 yang sebesar Rp100,83 triliun.
Skema Subsidi Energi Lainnya
Selain listrik, pemerintah tetap mempertahankan skema subsidi energi lainnya:
- BBM Bersubsidi: Volume diproyeksikan mencapai 19,343–19,561 juta kiloliter (KL), didominasi minyak solar sebesar 18,80–19 juta KL.
- Subsidi Solar: Tetap dipertahankan sebesar Rp1.000 per liter.
- LPG 3 Kg: Kuota dipatok sebesar 8 juta metrik ton, sama dengan target APBN 2026.
Di sisi lain, guna mengimbangi beban tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan produksi migas (lifting) pada RAPBN 2027 di kisaran 1,536–1,592 juta barel setara minyak per hari (BOEPD).
Target ini lebih tinggi dari realisasi hingga Mei 2026 yang tercatat sebesar 1,473 juta BOEPD.
Untuk mendukung target lifting, kebutuhan cost recovery migas 2027 diperkirakan ikut naik menjadi USD10,1–USD11,5 miliar. (*)
Editor : Syahrir Rasyid
Artikel Terkait
