JAKARTA, iNewsSerpong.id – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya selangkah lagi disahkan menjadi undang-undang.
Komisi III DPR menyepakati RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk menjalani pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan akhir.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan Tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Minta Persetujuan Peserta
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan peserta agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke rapat paripurna DPR terdekat.
"Apakah RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan kepada pembicaraan tingkat II ... setuju?" tanya Dasco.
"Setuju," jawab peserta rapat disambut tepuk tangan.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, melaporkan pihaknya telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).
Masukan Masyarakat dan Ahli
Dari jumlah tersebut, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.
Pembahasan juga melibatkan masukan masyarakat dan para ahli untuk menyempurnakan materi RUU.
Ada 10 pokok pengaturan dalam RUU tersebut. Di antaranya mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, serta pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
RUU ini juga mengatur pengelolaan aset secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Selanjutnya, keputusan akhir berada di tangan rapat paripurna DPR. (*)
Editor : Syahrir Rasyid
Artikel Terkait
