Jika Presiden memilih dari kalangan parpol, artinya pihak politik menghendaki itu. Bisa jadi ada beberapa hal yang sifatnya negotiable dengan pihak politik, misalnya soal koalisi dan lain-lain.
"Tapi risikonya yang pertama, kita multi partai, sedikit banyak mendatangkan kegoncangan internal politik, misalnya berupa distrust kepada Presiden. Dan kalau itu terjadi, artinya pemerintah takkan bebas dari kepentingan dan intervensi politik. Kalau begitu, tak ada bedanya," ujar Prof. Syarif.
Artinya, jika Wapres lahir dari negosiasi partai, pemerintah justru tidak akan pernah benar-benar bebas.
Prof. Syarif menjawab dengan dua syarat sederhana. Pertama, sosok itu harus profesional, tapi betul-betul punya kapasitas sebagai tangan kanan Presiden.
"Stabilitas itu tidak harus diukur dengan senjata. Stabilitas dibuat dengan trust atau kepercayaan kepada penguasa," tegasnya.
Kedua, sosok itu tidak kontroversi. Baik dari sisi politik, maupun agama.
"Profesional dan tidak kontroversial," katanya.
Dengan dua syarat itu, Prof. Syarif menegaskan sikapnya bahwa figur non-parpol lebih cocok untuk Wapres.
"Betul, figur non-parpol ini yang lebih cocok untuk Wapres," ujarnya.
Meski begitu, Prof. Syarif tidak naif. Ia jujur mengakui, di Indonesia tak mungkin ada satu jabatan, satu posisi yang benar-benar lepas dari pengaruh politik.
Lembaga yang katanya independen saja diusulkan oleh parlemen dan dinilai oleh parlemen. Padahal parlemen itu isinya orang-orang politik, yang mewakili kepentingan partai.
Karena itu, peringatannya keras, jangan sampai figur non-parpol itu hanya kamuflase, tapi nyatanya boneka kelompok politik tertentu.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
