Di sinilah Prof. Syarif membuka satu jalan tengah kalangan non parpol adalah pimpinan DPD RI sebagai representasi daerah atau masyarakat bawah.
Ia menyatakan setuju jika Presiden mempertimbangkan Wapres dari pimpinan DPD RI. Apalagi DPD adalah jembatan kepentingan pusat dan daerah.
"Ya kalau dari DPD dalam rangka benar-benar punya peran mewakili daerah, setuju. Karena selama ini DPD terkesan apalah, fungsinya kurang," pungkasnya.
Menurut Prof. Syarif, selama ini suara daerah kurang didengar pemerintah pusat. Jika Wapres berasal dari pimpinan DPD, ia membawa mandat daerah bukan mandat partai.
Dilihat dari sisi politik, sosok dari DPD dapat menjaga stabilitas politik karena bukan dari parpol. Dan dari nama pimpinan DPD, tidak akan memunculkan matahari kembar.
"Kalau dikaitkan dengan hal untuk menjaga stabilitas, untuk keutuhan koalisi, ini lebih cocok. Walaupun sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar lepas dari campur tangan politik," jelas Rektor IAIN Pontianak 2 periode tersebut.
Pimpinan DPD RI periode 2024-2029 saat ini dipimpin oleh empat orang. Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, GKR Hemas, Yorrys Raweyai Tamsil Linrung masing sebagai wakil ketua.
Nama Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, bahkan sudah mulai diperbincangkan sebagai salah satu figur alternatif Wapres. Ia pernah menjabat Wakil Gubernur Bengkulu 2013-2015, anggota DPD RI, Wakil Ketua DPD RI 2019-2024, hingga dipercaya menjadi Ketua DPD RI periode 2024-2029.
Sementara itu dari sisi partai koalisi muncul nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai kandidat kuat.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
