Keputusan Strategis Tetap Kembali ke Forum Warga
Peran musyawarah desa nyatanya tidak berhenti setelah akta koperasi terbit. Merujuk Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 10 Tahun 2025 yang terbit pada 12 Agustus 2025, persetujuan kepala desa terkait pembiayaan atau pinjaman koperasi tetap harus berlandaskan hasil musyawarah desa maupun musyawarah desa khusus.
“Di sini terlihat bahwa kepala desa tidak memutuskan sendiri. Ada BPD, ada warga, ada forum resmi yang mencatat kesepakatannya. Itu bentuk demokrasi desa yang sudah lama kita kenal, dan program ini menempatkannya di depan,” tutur Iswadi.
Tata kelola KDKMP pun semakin diperkokoh lewat terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 pada September 2026 lalu. Regulasi berisi 111 pasal itu mengatur secara komprehensif mulai dari sistem tata kelola, skema pembiayaan, penempatan manajer, pembangunan gerai, hingga rantai distribusi barang.
“Koperasi ini ibarat bayi yang baru lahir. Fondasinya sudah diletakkan, aturannya terus dilengkapi, dan sekarang saatnya tumbuh bersama warga. Kita perlu memberinya ruang untuk berkembang,” imbuhnya.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
