Kapolri Tegaskan, Polri Bukan Institusi Anti Kritik

JAKARTA, iNews.Serpong.id - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengingatkan anggota Kepolisian, tugas dasar sebagai aparat penegak hukum harus selalu ditanamkan setiap hari. Apalagi, kata dia, belakangan ini masih muncul tagar di media sosial (medsos) tentang persepsi publik terhadap Polri.

"Ingatkan, ingatkan, ingatkan,  tugas kita memberikan pelayanan terhadap tugas pokok, yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ini sebenarnya doktrin dan tugas kita dari dulu," ujar Sigit saat memimpin serah terim jabatan tujuh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/12/2021).

Baca Juga

Wakapolres Kota Tangerang AKBP Yolanda Pernah Ciptakan Aplikasi Pengawasan Pengadaan Daring

Menurut dia, kemunculan hastag tersebut harus disikapi dengan langkah-langkah konkret untuk melakukan perbaikan di institusi Korps Bhayangkara sehingga pelanggaran tidak kembali terjadi. "Tanamkan itu setiap hari. Berikan contoh, turun ke lapangan, cek apakah semua berjalan dengan baik. Kalau ada kekurangan lakukan koreksi," ucapnya.

Polri dewasa ini, kata dia, bukan institusi yang antikritik, melainkan menjadi masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk menuju Polri yang semakin baik dan dicintai oleh masyarakat. "Ada kritik dari masyarakat ,kita terima sebagai bagian dari evaluasi kita untuk membawa institusi menjadi jauh lebih baik. Pertahankan Polri tidak anti-kritik, tapi kita akan terus berbenah menjadi organisasi yang modern dan organisasi yang selalu berubah menjadi organisasi yang lebih baik," katanya.

Dia juga mengungkapkan, perbaikan harus terus dilakukan untuk mempertahankan tren positif dari beberapa lembaga survei yang merilis soal tingkat kepercayaan dan kinerja Polri yang mengalami peningkatan jauh lebih baik.  Seluruh personel diminta tidak terlena dengan hasil survei yang sudah baik. Kondisi ini dinilai harus dijadikan motivasi untuk terus mempertahankan yang baik dan memperbaiki segala bentuk kekurangan yang ada. 

Baca Juga

Daftar Nama Kapolres Baru dari Mutasi Besar-besaran Polri

Dia juga memastikan, akan memberikan reward kepada anggota kepolisian yang bekerja keras, berprestasi dan bersungguh-sungguh dalam menjalani tugas melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Sebaliknya, dia tidak akan segan memberikan sanksi tegas kepada aparat yang melakukan pelanggaran atau bekerja tak sesuai dengan aturan. 

”Beberapa hasil survei yang menempatkan Polri di urutan yang baik. Alhamdulilah dengan situasi yang ada, kita masih berada di posisi tersebut. Saya harapkan menjadi motivasi agar kedepan melakukan perbaikan dan terus ditingkatkan," katanya.

Selain itu, dia menegaskan untuk memberikan pelayanan yang prima dan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan peran dari Polri dalam mencari keadilan. Pada kesempatan itu dia menginstruksikan untuk tidak pandang bulu dalam melakukan proses penegakan hukum di Indonesia. 

Baca Juga

10 Orang DPO Alias Buronan, Judi Online Kelas Atas Dibongkar Kapolri

"Jaga wibawa institusi, tegakkan hukum dan berikan rasa keadilan dan perhatikan masyarakat kecil yang selama ini merindukan rasa keadilan. Kita cepat respons terhadap hal-hal seperti itu. Pastikan mereka mendapatkan pelayanan yang sama dan tak membeda-bedakan rakyat kecil," katanya.

Di sisi lain, dia mengingatkan kepada seluruh Kapolda untuk tetap melakukan pengendalian Pandemi Covid-19. Apalagi, saat ini akan memasuki masa liburan Tahun Baru 2022. 

Kesiapan itu, kata dia, sebagai bentuk untuk mengantisipasi penyebaran dari varian baru Covid-19 Omicron yang sudah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masuk ke Indonesia.  Oleh karena itu langkah yang harus dilakukan adalah mengejar ketertinggalan dan akselerasi vaksinasi di masing-masing wilayah. “Ada 13 provinsi yang saya pantau, 5 provinsi kemungkinan akan mencapai 70 persen. Masih ada 8 lagi saya harapkan bisa mengejar ketertinggalannya," katanya.

Baca Juga

5 Fakta Baru Terkuak Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J, Nomor 5 Sambo Titip Anak pada Kak Seto

Melalui vaksinasi dinilai akan meningkatkan imunitas dan menurunkan fatalitas bagi masyarakat yang terpapar virus corona. Tak hanya itu, akselerasi vaksinasi juga sebagai persiapan untuk menghadapi perhelatan event nasional dan internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia. 

"Tolong untuk Kapolda yang wilayahnya menjadi tempat melaksanakan event tersebut siapkan dengan baik mulai dari sekarang sehingga pada saatnya kita betul-betul menjaga dan mengawal pelaksanaan G20 presidensi," ucapnya.

Untuk mencegah varian baru Omicron, Sigit berharap seluruh Kapolda betul-betul melakukan pengawasan terhadap jalur pintu masuk ke Indonesia, seperti, Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Penegakan protokol kesehatan (prokes) terhadap Pelaku Perjalanan Internasional (PPI) harus diperkuat, terutama, masa wajib karantina. 

Baca Juga

Sejumlah Kapolda Dimutasi, Setyo Budiyanto Jabat Kapolda NTT

Sigit meminta kepada Kapolda jajaran untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana alam. Personel Polri harus hadir dan bertindak cepat membantu masyarakat lantaran itu representasi kehadiran negara. 

Tak lupa, Sigit kembali mengingatkan pesan Presiden Jokowi untuk Kepolisian melakukan pengawalan iklim investasi di Indonesia karena hal itu dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di tengah Pandemi Covid-19. 

"Hindarkan polisi menjadi penghambat investasi. Saya ingatkan, kawal dan pastikan aman hingga betul-betul merasakan apa yang menjadi harapan pemerintah. Masalah perizinan berikan pendampingan sehingga semuanya bisa dilengkapi dan UMKM yang ada bisa tumbuh. Kawal penggunaan APBN baik di daerah, di sektor strategis, sehingga penggunaannya tepat sasaran dan tak terjadi kebocoran," katanya.

Dia menegaskan untuk aparat kepolisian tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di saat menghadapi situasi politik yang berkembang di tahun 2022 mendatang. Pesta demokrasi yang akan berlangsung di Indonesia harus berjalan aman dan damai serta tidak terjadinya pecah belah sesama anak bangsa.

"Demokrasi Pilkada bagian dari proses demokrasi yang harus dilaksanakan, sehingga menjadi pendidikan politik yang sehat. Bukan menyebabkan kondisi bangsa kita terpecah belah. Ini bicarakan dengan tokoh adat, agama, atau tokoh masyarakat lain untuk membuat komitmen bahwa demokrasi boleh jalan, situasi dan pilihan berbeda tapi masalah persatuan dan kesatuan tetap dijaga," ucapnya.

Editor : Syahrir Rasyid