Civitas Akademika Universitas Brawijaya Minta Pemerintah Tegakkan Etika Berpolitik dan Demokrasi 

MALANG, iNewsSerpong.id – Kritik terhadap jalannya demokrasi terus berdatangan dari lingkungan perguruan tinggi. Seruan pernyataan terancamnya demokrasi di Indonesia juga diserukan oleh civitas akademika Universitas Brawijaya (UB) Malang, ke pemerintah. 

Ratusan civitas akademika yang terdiri dari dewan profesor dan guru besar, dosen dan para mahasiswa mengikuti pernbacaan pernyataan sikap tersebut. Pembacaan pernyataan sikap dilaksanakan di Gedung Rektorat UB, pada Selasa pagi (6/2/2024). 

Baca Juga

Dosen Universitas Trisakti: Kami Sedih Kampus Sudah Mengajarkan Etika, di Luar Etika Dikoyak

Pernyataan sikap civitas akademika UB, mengenai penegakan hukum dan etika demokrasi di Indonesia dibacakan oleh Prof. Sukir Maryanto selaku Sekretaris Dewan Profesor Universitas Brawijaya (UB).

Civitas Akademika UB menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila. 

”Negara hukum sebagaimana yang dimaksud oleh UUD NKRI tahun 1945 adalah negara yang memberikan perlindungan hak bagi yang benar, dan memberikan hukuman bagi yang melawan hukum,” kata Prof. Sukir Maryanto di Lobi Universitas Brawijaya. 

Baca Juga

Profesor UI Geram soal Tudingan Kritik Kampus ke Jokowi Diorkestrasi: Pemikiran Dangkal 

Prof. Sukir menyatakan, penegakkan hukum yang lemah, menandakan lemahnya etika, tata kelola dan kepemimpinan. Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem pengorganisasian negara dilakukan rakyat atau dengan persetujuan rakyat.

“Melihat dinamika kondisi politik menjelang Pemilu tahun 2024 yang semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan hukum yang ada saat ini,” tegasnya.

”Ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi total dalam rangka kembali mewujudkan semangat reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” sambungnya.

Baca Juga

Kampus Kritik Pemerintah, Rektor Unika Soegijapranata Diminta Buat Testimoni Kinerja Positif Jokowi

Guru besar mitigasi bencana ini menjelaskan, perguruan tinggi kampus sebagai sumber mata air kebenaran mengimbau, agar demokrasi dan nilai luhur Pancasila, tetap menjadi landasan politik berbangsa dan bernegara. 

Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen menjunjung nilai perjuangan, persatuan dan etika luhur, meminta semua pihak untuk menjaga pesta demokrasi yang berkeadilan, berbudaya dan menjunjung nilai Brawijaya dan Pancasila. 

Sebagai informasi, seruan pernyataan mengecam hilangnya etika berdemokrasi dan penegakan hukum terus berlanjut. Di Malang sejumlah kampus sudah menyatakan sikap mengecam sikap Presiden Joko Widodo yang disebut kehilangan etika moral pada demokrasi. 

Baca Juga

Banyak Akademisi Kritik Jokowi, Uskup Agung Jakarta: Tak Didengarkan, Bahayanya Tumbang 

Tercatat beberapa akademisi kampus seperti Universitas Islam Malang (Unisma), Universitas Negeri Malang (UM), dan akademisi lintas kampus baik dari Universitas Widyagama, Universitas Merdeka, Universitas Kanjuruhan, Universitas Gajayana, yang menyuarakan sikap kritikan.

Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Selasa, 06 Februari 2024 - 12:58 WIB oleh Avirista Midaada dengan judul "Universitas Brawijaya Minta Pemerintah Tegakkan Etika Berpolitik dan Demokrasi”.

Editor : A.R Bacho