Jokowi Blak-Blakan Alasan Ibu Kota Negara Pindah Ke Kalimantan Timur

JAKARTA, iNewsSerpong.id – Presiden Joko Widodo menjelaskan secara gamblang alasan Pemerintah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara yang awalnya di DKI Jakarta pindah ke Kalimantan Timur. Keputusan ini telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya ingin menyampaikan kenapa sih ibu kota ini harus pindah? negara kita ini negara besar, kita memiliki 17 ribu pulau, 514 kabupaten dan kota 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi 56 persen ada di Jawa, 156 juta penduduk Indonesia ada di Jawa, padahal kita memiliki 17 ribu pulau," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara peresmian Nasdem Tower, Selasa (22/2/2022).

Baca Juga

Tercatat Investasi di IKN sudah Tembus Rp50 Triliun, Realisasinya apa Saja?

Selain ketimpangan penduduk, Jokowi menyebut adanya ketimpangan ekonomi antara pulau Jawa dan di luar pulau Jawa. Hal itu disebabkan karena DKI Jakarta telah menjadi magnet perekonomian di Indonesia.

"Produk domestik bruto (PDB) kita 58 persen ada juga di pulau Jawa dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta. Sehingga magnet dari seluruh pulau kesini, magnet dari seluruh kota itu semua ke Jakarta. Yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Yang terjadi adalah ketimpangan infrastruktur," jelasnya.

Jokowi mengatakan bahwa agenda perpindahan ibu kota telah ada sejak jaman kepemimpinan Presiden Soekarno. Namun, perpindahan tersebut tidak jadi dilakukan karena terhambat masalah politik.

Baca Juga

Akhir Februari ini, Groundbreaking IKN Tahap 5 Digelar. Proyek Apa Saja?

"Ini kenapa juga bahwa perpindahan ibu kota sudah digagas ini sejak lama. tahun 1957 bung Karno pernah memiliki keinginan untuk memindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya. Tetapi terhambat karena ada pergolakan politik, sehingga gagasan itu tidak terlanjutkan," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto juga menginginkan adanya perpindahan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat.

"Sehingga kajian-kajian itu sudah ada sebelumnya. sekali lagi perpindahan ini adalah untuk pemerataan. Baik pemerataan infratruktur, pemerataan ekonomi dan juga keadilan sosial," tutup Jokowi. (*)

Baca Juga

6.000 ASN Dipastikan Pindah ke IKN Sebelum Oktober 2024

Editor : A.R Bacho