Usai Hasto Ditahan KPK, Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retreat Kemendagri  

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDIP diminta untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Demikian diinstruksikan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melalui Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang juga dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli.

Baca Juga

Sebanyak 481 Kepala Daerah Terpilih Siap Dilantik di Monas

"Benar, itu adalah surat instruksi dari Megawati," kata Guntur Romli saat dikonfirmasi, Kamis (20/2/2025) malam.

Dalam surat instruksi tersebut, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan menuju retreat yang berlangsung di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Bahkan, mereka yang sudah dalam perjalanan diminta untuk berhenti.

"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis surat yang ditandatangani Megawati itu.

Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. (Foto: Ist) 

Pesan lebih lanjut dalam surat tersebut juga meminta mereka yang telah berangkat menuju kota Magelang untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati.

"Apabila sudah dalam perjalanan menuju kota Magelang, diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tuturnya.

Baca Juga

HIKMAH JUMAT : Pemimpin Zalim dalam Pandangan Islam

Instruksi kedua menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diminta untuk tetap berkomunikasi secara aktif dan bersiaga terhadap panggilan.

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan siap untuk panggilan komandan," demikian poin kedua dalam instruksi tersebut.

Kebijakan ini diterbitkan setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh KPK. Dalam surat tersebut, Megawati mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, terutama terkait kriminalisasi hukum terhadap Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi. (*)

Baca Juga

Waduh!, PDIP Pastikan Tolak Bobby Nasution, Partai Banteng Buka Pendaftaran Calon Gubernur Sumut

Editor : Syahrir Rasyid