Gubernur Pramono Anung Paparkan Program 100 Hari dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Perluasan akses transportasi umum dan peningkatan kenyamanan bagi pejalan kaki, peningkatan layanan air bersih dan penambahan ruang publik seperti taman untuk ekspresi dan interaksi warga.

Lalu, Groundbreaking Transit Oriented Development (TOD) di Blok M dan pengembangan kawasan TOD Bundaran HI menjadi pusat ekonomi.

Baca Juga

Pramono Anung: ASN Jakarta Jangan Harap Bisa Poligami di Era Saya!

Revitalisasi Kota Tua serta perubahan persyaratan Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) dari lulusan SLTA menjadi SD, menekankan pada etos kerja ketimbang tingkat pendidikan formal.

Selain itu, untuk penanggulangan banjir, pihaknya akan melanjutkan program sumur resapan, kanalisasi, serta pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan.

Pramono juga mengusulkan peresmian Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan oleh Presiden sebagai fasilitas pengolahan sampah terbesar di dunia. Ia berjanji akan memantau langsung persiapan menjelang Ramadan dan Idulfitri, serta mendukung pengembangan budaya Betawi dan sektor olahraga.

Baca Juga

Pramono Anung - Rano Karno Deklarasi Kemenangan Pilkada Jakarta 1 Putaran

Gubernur Pramono menekankan pentingnya kerja sama antara Pemprov DKI dan DPRD untuk memajukan Jakarta. Ia menegaskan bahwa Jakarta kini memasuki fase baru, dengan status ibu kota yang akan beralih ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai UU No. 3 Tahun 2022 dan UU No. 2 Tahun 2024. Namun, ia mencatat bahwa pemindahan ibu kota masih menunggu Keputusan Presiden.

“Jakarta masih menjadi ibu kota negara hingga ada keputusan resmi. Karena itu, kita tetap menggunakan istilah Daerah Khusus Ibukota,” ujar Pramono.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta