PPATK Gembok Transaksi 17 Rekening Investasi Ilegal Senilai Rp77,945 Miliar

JAKARTA, iNewsSerpong.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali membekukan sementara 17 rekening yang diduga terkait investasi illegal dengan nominal Rp77,945 Miliar . 

Baca Juga

Analisis PPATK: 36,6 Persen Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Rekening ASN dan Politisi 

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan per 24 Maret 2022, PPATK kembali melakukan penghentian sementara transaksi yang diduga terkait investasi ilegal yang berasal dari 17 rekening dengan nilai sebesar Rp77,945 miliar. 

 “Dengan demikian, total penghentian sementara transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana investasi ilegal yang telah dilakukan PPATK hingga 24 Maret 2022 sebesar Rp502,88 miliar dengan jumlah 275 rekening," kata Ivan Yustiavandana, dalam keterangan resmi, Jumat (25/3/2022).

Dia menjelaskan, PPATK terus memantau dan melakukan analisis terhadap dugaan tindak pidana investasi ilegal.

Baca Juga

Soal Transaksi Janggal Dana Kampanye, Wapres : PPATK Harus Jelaskan, Jangan Seperti Melempar Isu

Berdasarkan hasil analisis PPATK, modus aliran uang tersebut cukup beragam, seperti disimpan dalam bentuk aset kripto, penggunaan rekening milik orang lain dan kemudian dipindahkan ke berbagai rekening di beberapa bank untuk mempersulit penelusuran transaksi.

Menurut dia, sebagai lembaga sentral (focal point) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, PPATK terus berkoordinasi dengan FIU dari negara lain. 

"PPATK memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait dengan investasi yang diduga ilegal,” ujar Ivan. 

Baca Juga

PPATK Temukan Transaksi Janggal Jelang Pemilu 2024, KPK Siap Tindak Lanjuti

 Selain itu, lanjutnya, pelaporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa) ke PPATK juga dimaksudkan untuk menjaga Pihak Pelapor dari risiko hukum dan reputasi.

Pasalnya, hal itu dapat mencegah pemanfaatan Pihak Pelapor sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku kejahatan untuk mencuci hasil tindak pidana.

“Dalam Pasal 29 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan secara tegas bahwa Pihak Pelapor tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK,” urainya.

Baca Juga

PPATK : Ada Transaksi Janggal Ratusan Juta Rupiah di Rekening Penembak Kantor MUI.

Sebagai catatan, berdasaarkan data FATF yang dirilis Juli 2021, dari data INTERPOL dan Norwegian Center for Global Analysis (RHIPTO), kejahatan lingkungan disebutkan menjadi salah satu kejahatan utama internasional yang nilainya bisa mencapai 281 miliar US$ atau Rp 1.540 Triliun setiap tahun.

“PPATK fokus mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT dalam berbagai kasus di tengah masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa hal yang akan dilakukan PPATK ke depan, yaitu pencegahan dan pemberantasan TPPU dari hasil kejahatan lingkungan (green financial crime/GFC),” tutur Ivan.(*)

Editor : A.R Bacho