Pemerintah Rombak Ekosistem Haji: Dorong Manfaat Ekonomi Nyata bagi Rakyat!

JAKARTA, iNewsSerpong.id -  Pemerintah mulai tancap gas menyiapkan transformasi besar-besaran pada ekosistem ekonomi haji nasional di era Presiden Prabowo Subianto. Reformasi ini bertujuan agar aktivitas haji dan umrah tidak sekadar menjadi ritual ibadah tahunan, melainkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa potensi pasar haji dan umrah Indonesia sangat raksasa. Berdasarkan data, setiap tahunnya ada lebih dari tiga juta warga Indonesia yang menjalankan ibadah umrah, ditambah sekitar 221 ribu jemaah yang berangkat haji.

"Presiden ingin ekosistem haji tidak hanya kuat dari sisi pelayanan ibadah, tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat Indonesia," ujar Dahnil saat memberikan keterangan kepada iNews Media Group, Selasa (19/5/2026).

Untuk mengejar target tersebut, Dahnil menyebut pemerintah akan memfokuskan dua langkah taktis: revitalisasi fungsi asrama haji di seluruh daerah dan pembenahan total tata kelola keuangan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pengawasan ketat akan diberlakukan guna memastikan pengelolaan dana berpihak pada kepentingan jemaah dan mendukung penuh kemandirian industri nasional.

==

“Kami ingin pengelolaan dana haji benar-benar transparan, akuntabel, dan memberi manfaat langsung kepada jamaah maupun ekosistem ekonomi haji nasional,” ucap dia.

Selain aspek ekonomi, pemerintah juga menyiapkan program pembinaan jamaah melalui Direktorat Jenderal Bina Jamaah Haji dan Umrah. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pembinaan moral, sosial, dan nilai kebangsaan bagi jamaah haji Indonesia.

Pemerintah berharap transformasi haji tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan ibadah, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar