“Praktek negatif ini akan berdampak signifikan pada hak asasi manusia, pembangunan, dan ekonomi di Afghanistan,” kata Kementerian Luar Negeri Qatar.
“Sebagai negara Muslim di mana perempuan menikmati semua hak mereka, terutama pendidikan, negara Qatar menyerukan kepada pemerintah sementara Afghanistan untuk meninjau kembali keputusannya sejalan dengan ajaran agama Islam tentang hak-hak perempuan,” sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Middle East Eye, Kamis (22/12/2022).
Pernyataan tersebut mengulangi kecaman serupa yang dibuat oleh Doha setelah anak perempuan dilarang dari sekolah menengah Afghanistan tahun lalu.
Pada September 2021, hanya beberapa minggu setelah Taliban menguasai Kabul, kelompok itu menolak mengizinkan anak perempuan melanjutkan pendidikan sekolah menengah. Disebut-sebut sebagai keputusan sementara, kembali ke sekolah telah berulang kali ditunda.
Pada bulan Agustus, Middle East Eye melaporkan bahwa sejumlah mahasiswi Afghanistan dicegah oleh Taliban untuk naik pesawat ke Qatar, tempat mereka ingin melanjutkan studi.
Beberapa pemimpin Taliban telah mengirim putri mereka sendiri ke sekolah dan universitas di luar negeri, khususnya di Qatar, yang sering menimbulkan tuduhan standar ganda.
Sedangkan asisten sekretaris jenderal Dewan Kerjasama Teluk, Abdel Aziz Hamad Aluwaisheg, mentweet: “Melarang pendidikan bagi anak perempuan berusia 16+ jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan ekonomi Afghanistan, membuat setengah dari rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan ketidaktahuan.”
(*)
Editor : Syahrir Rasyid
