KABUL, iNewsSerpong.id - Taliban mengungkap alasan aneh dalam kebijakannya melarang perempuan Afghanistan kuliah di universitas.
Alasannya adalah karena para perempuan mengambil jurusan pertanian dan teknik yang, menurut kelompok berkuasa itu, bertentangan dengan Islam dan kehormatan Afghanistan.
Selain alasan utama tersebut, Taliban juga berdalih bahwa para perempuan yang kuliah secara rutin melanggar aturan pakaian.
Nida Mohammad Nadim, Menteri Pendidikan Tinggi Pemerintah Afghanistan yang dipimpin Taliban, mengatakan larangan itu diperlukan untuk menghentikan pencampuran gender di universitas.
"Kami menyuruh para gadis memiliki jilbab yang tepat tetapi mereka tidak dan mereka mengenakan gaun seperti mereka akan pergi ke upacara pernikahan," katanya.
"Gadis-gadis sedang belajar pertanian dan teknik, tetapi ini tidak cocok dengan budaya Afghanistan. Gadis-gadis harus belajar, tetapi tidak di ranah yang bertentangan dengan Islam dan kehormatan Afghanistan," lanjut dia, merujuk pada jurusan pertanian dan teknik yang diambil para perempuan.
Taliban "memukul rata" dalam memberlakukan larangan ini, yakni semua perempuan wanita di seluruh negeri harus berhenti menghadiri kuliah di semua universitas swasta maupun negeri.
Larangan berlaku sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.
Itu dengan cepat disambut dengan demonstrasi dan protes, serta reaksi dari beberapa ikon olahraga nasional, negara regional dan pemerintah Amerika Serikat (AS).
Negara-negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi dan Qatar, mendesak badan pemerintahan yang dikendalikan Taliban untuk membalikkan larangan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan terkejut dan menyesalkan larangan tersebut.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga mengkritik keputusan itu, mengatakan bahwa Taliban tidak membuat langkah untuk mendapatkan hubungan internasional yang sangat dibutuhkan seandainya mereka melanjutkan kebijakannya ini.
"Apa yang telah mereka lakukan adalah mencoba menghukum perempuan dan anak perempuan Afghanistan ke masa depan yang gelap tanpa kesempatan," kata Blinken kepada sekelompok wartawan di Washington pada Kamis, seperti dikutip Fox News, Jumat (23/12/2022).
"Dan intinya adalah bahwa tidak ada negara yang akan dapat berhasil, apalagi berkembang, jika itu menolak setengah dari populasinya kesempatan untuk berkontribusi. Dan untuk lebih jelas, dan kami terlibat dengan negara lain dalam hal ini sekarang. Akan ada harga," kata Blinken.
Larangan aneh itu muncul beberapa bulan setelah Taliban meyakinkan Fox News bahwa semua warga negara memiliki hak untuk dididik di bawah pemerintahan mereka.
"Mereka berbohong," kata koresponden asing Fox News Trey Yingst pada hari Kamis selama segmen "America's Newsroom".
Pemerintah yang dipimpin Taliban mengatakan akan mencabut larangan itu setelah pejabat memperbaiki atau menyelesaikan masalah pakaian dan masalah subjek.
Pemerintah membuat janji serupa setelah melarang anak perempuan bersekolah di sekolah menengah. Para pejabat mengatakan kelas akan dilanjutkan untuk anak perempuan ketika "masalah teknis" di sekitar seragam dan transportasi disortir, tetapi anak perempuan belum kembali ke ruang kelas.
Taliban, yang oleh Direktur Intelijen Nasional AS ditetapkan sebagai kelompok teroris, tetap menjadi otoritas pemerintahan Afghanistan sejak tahun 2021, menyusul penarikan pasukan AS oleh Presiden Joe Biden dari negara itu pada bulan Agustus tahun itu.
Kelompok itu awalnya menjanjikan aturan yang lebih moderat menghormati hak untuk perempuan dan minoritas, tetapi sebagian besar telah melakukan yang sebaliknya selama tahun pertama berkuasa.
Selain larangan pendidikan, pemerintah yang dipimpin Taliban telah melarang wanita dari sebagian besar bidang pekerjaan dan memerintahkan mereka untuk mengenakan pakaian yang menutupi kepala hingga ujung kaki di depan umum.
Para wanita juga dilarang berada taman dan pusat kebugaran.
(*)
Editor : Syahrir Rasyid
Artikel Terkait
