Terjadinya banyak pelanggaran tersebut menjadi bukti minimnya pemahaman jurnalis dalam memahami kode etik, harus menjadi titik utama mengatasi masalah pers Indonesia.
Perlu dilakukan peningkatan edukasi dan literasi tentang kode etik jurnalis. Hal itu menjadi tanggung jawab bersama baik Dewan Pers, organisasi pers, perusahaan pers, dan masyarakat.
"Masyarakat harus ikut mengontrol pers dengan melaporkan pelanggaran pelanggaran pers ke dewan pers," jelasnya.
Problematika lainnya, tidak berimbangnya perusaan pers dengan perusahaan teknologi global. Perusahaan pers tidak dapat bersaing secara ekonomi dengan perusahaan teknologi yang dapat membagikan konten secara dominan.
Akibatnya, secara konten digital perusahaan teknologi global lebih mendominasi dibanding dengan konten hasil karya jurnalistik yang sudah terverifikasi.
Dampak lain ialah pembagian kue iklan antara perusahaan media dengan perusahaan teknologi.
"Pembagian kue iklan yang tidak merata dan cenderung mengabaikan jurnalisme berkualitas, karena konten konten yang tersebar banyak konten-konten recahan," kata Yadi.
Dia menilai, akibat dampak tersebut perlu adanya aturan yang tegas dan mengikat untuk memperbaiki konten berkualitas di media sosial.
"Perlu didorong dengan aturan yang mengikat dan berdampak baik bagi perusahaan media lokal dan nasional serta penekanan terhadap tersebarnya karya jurnalistik yang sesuai code of conduct," pungkasnya.(*)
Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Kamis, 09 Februari 2023 - 15:53 WIB oleh Erfan Maaruf dengan judul "Dewan Pers Nilai Pernyataan Jokowi soal Pers Sedang Tidak Baik-baik Saja Masukan Positif".
Editor : Syahrir Rasyid
Artikel Terkait
