Dirjen AHU Kemenkum-HAM Diminta Batalkan Pengesahan Kepengurusan IPHI Versi Erman Soeparno

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Kepengurusan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) terjadi dualisme. Puncaknya, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) mengesahkan IPHI pimpinan H Erman Soeparno dan Bambang Irianto.

Buntutnya, Ketua Departemen Hukum Pengurus Pusat (PP) IPHI Buchory Muslim versi Muktamar VII IPHI Surabaya, mengambil tindakan hukum dengan melapor ke Polda Metro Jaya. “Masalah ini kami laporkan ke Polda Metro Jaya pada akhir Mei lalu,” katanya.

Menurut Buchory, kepengurusan IPHI versi Erman Soeparno hanya disusun berdasarkan pertemuan yang diklaim sebagai “Muktamar” Jakarta pada 11 Juni 2021 dan hanya dihadiri segelintir pegurus tanpa korum di Hotel Sahid Jakarta.

Pengesahan Secara Elektronik

Selanjutnya, dimintakan pengesahan secara elektronik ke Kemenkum-HAM dengan data dan akta notaris yang diduga tidak valid. Akta notaris yang diajukan bernomor 3 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat di hadapan H. Zafrullah Hidayat, SH, M.Kn.

Lebih lanjut Buchori, akibat adanya sistem elektronik (Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen AHU, yang tanpa adanya verifikasi akta yang didaftarkan, Dirjen AHU kemudian mengesahkan Kepengurusan IPHI versi Erman Soeparno dengan dengan No. AHU.0000881.AH.02.08 Tahun 2021.

Akibatnya Muktamatar VII IPHI Surabaya yang berhasil memilih secara aklamasi H. Ismed Hasan Putro ketika kepengurusannya didaftarkan secara elektronik sudah terkunci. Padahal Muktamar Surabaya dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia dan diikuti oleh 28 Perwakilan Pengurus Wilayah dan 365 Pengurus Daerah.

Selain itu dalam Muktamar juga disampaikan sambutan oleh Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan dan Gubenur Provinsi Jawa Timur serta pengarahan dari Menteri Koodinator Bidang Ekonomi dan Menteri Agama.

Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam laporan dugaan tindak pidana pemalsuan, Buchory Muslim melalui kuasa hukumnya Andris, SH menyebut mantan Menteri Tenaga Kerja (2005 - 2009) Erman Soeparno melakukan tindak pidana pemalsuan atau menyuruh melakukan pemalsuan atau memasukkan keterangan palsu dalam Akta Notaris terkait kepengurusan IPHI.

Pelaporan ini, ungkap Buchory Muslim, baru dilakukan sekarang karena memberi  kesempatan kepada Erman Soeparno dan Bambang Irianto untuk koreksi diri. Sayangnya, Erman Soeparno belum bisa dikonfirmasi iNewsSerpong hingga berita ini diturunkan.  

Menurut Buchory Muslim PP IPHI yang dinakhodai Ismet Hasan Putro telah melakukan beberapa kali pertemuan klarifikasi dengan Dirjen AHU dan menyampaikan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memohon :

(1) Pembatalan dan pencabutan Surat No. AHU.0000881.AH.02.08 Tahun 2021, tanggal 15 Juni 2021, dan (2) menyetujui dan mengesahkan perubahan AD IPHI dan Kepengurusan IPHI 2021 - 2026 yang sah hasil Muktamar VII IPHI, Surabaya.

"Namun hingga saat ini tidak mendapatkan tanggapan apapun, sehingga terasa mengabaikan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," ujar Buchory Muslim dalam siaran pers yang diterima iNewsSerpong.

Sesuai asas hukum contrarius actus adalah asas yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya.

Dalam hal ini, Dirjen AHU berwenang dan berkewajiban untuk membatalkan dan mencabut Surat No. AHU.0000881.AH.02.08 Tahun 2021, tanggal 15 Juni 2021, setelah mengetahui bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan berdasarkan keterangan palsu dalam Akta Autentik.

Puncak kisruh kepengurusan IPHI meledak pada awal 2022. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan pengurus IPHI pimpinan Erman Suparno terhadap Menteri Hukum dan HAM.

Bunyi petikan putusan PTUN tertanggal 3 Januari 2022 sebagai berikut ; "Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0000911.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia oleh Menteri Hukum Dan HAM RI". (*)

Editor : Syahrir Rasyid