JAKARTA, iNewsSerpong.id - Buruh berencana menggelar aksi besar-besaran untuk menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak program Tapera.
"Partai Buruh dan KSPI sedang mempersiapkan aksi besar-besaran untuk isu Tapera, Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan program KRIS dalam jaminan kesehatan yang kesemuanya membebani rakyat," kata Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal, dikutip Jumat (31/5/2024).
Perhitungan Matematis
Menurut Said Iqbal, ada beberapa alasan mengapa program Tapera belum tepat dijalankan saat ini. Salah satunya adalah belum ada kejelasan terkait program Tapera, terutama tentang kepastian apakah buruh dan peserta Tapera akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program ini.
"Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran Tapera sebesar 3 persen (dibayar pengusaha 0,5 persen dan dibayar buruh 2,5 persen) tidak akan mencukupi untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di-PHK," ujar Said.
Said menjelaskan, upah rata-rata buruh Indonesia adalah Rp3,5 juta per bulan. Bila dipotong 3 persen per bulan maka iurannya adalah sekitar Rp105.000 per bulan atau Rp1.260.000 per tahun. Dalam jangka waktu 10-20 tahun ke depan, uang yang terkumpul adalah Rp12.600.000 hingga Rp25.200.000.
“Pertanyaan besarnya adalah, apakah dalam 10 tahun ke depan ada harga rumah yang seharga Rp12,6 juta atau Rp25,2 juta dalam 20 tahun ke depan? Sekalipun ditambahkan keuntungan usaha dari tabungan sosial Tapera tersebut, uang yang terkumpul tidak akan mungkin bisa digunakan buruh untuk memiliki rumah," ujar Said. (*)
Editor : Syahrir Rasyid
Artikel Terkait
